Comscore Tracker

Pemerintah Tetapkan KKB Papua sebagai Kelompok Teroris

Mahfud MD sebut itu sesuai dengan UU nomor 5 tahun 2018

Jakarta, IDN Times - Pemerintah menetapkan kelompok kekerasan bersenjata (KKB) dan Organisasi Papua Merdeka sebagai kelompok teroris. Itu disampaikan Menteri Koordinator bidang politik, hukum dan keamanan, Mahfud MD lewat keterangan pers dari kantornya di Jakarta, Kamis (29/4/2021). 

"Jadi, orang-orang Papua yang melakukan tindak kekerasan dan pembunuhan secara brutal masuk kelompok teroris," kata Mahfud yang dikutip dari saluran YouTube Kemenkopolhukam, Kamis.

Baca Juga: Kapolri Sebut Label Teroris pada KKB di Papua Perlu Dikaji Kementerian

1. Mahfud merujuk ke UU 5/2018

Pemerintah Tetapkan KKB Papua sebagai Kelompok TerorisMenteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di Surabaya, Jumat (26/6). IDN Times/Fitria Madia

Mahfud mengatakan, pelabelan kelompok teroris sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Merujuk aturan itu, orang yang disebut kelompok teroris adalah orang yang merencanakan, menggerakkan, dan mengorganisasikan terorisme.

Mahfud menganggap terorisme adalah setiap perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman yang menimbulkan ketakutan secara meluas. Sehingga, menimbulkan korban secara massal atau kerusakan terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik dan internasional, berdasarkan ideologi politik dan keamanan.

"Berdasarkan definisi UU nomor 5 tahun 2018, apa yang dilakukan oleh KKB dan segala nama organisasi dan orang-orang yang berafiliasi dengannya adalah tindakan teroris," tutur dia. 

Baca Juga: [BREAKING] KKB Masuk Kelompok Teroris, Mahfud MD: Tak Sasar Rakyat Papua

2. Polri, TNI, dan BIN diminta bergerak cepat

Pemerintah Tetapkan KKB Papua sebagai Kelompok TerorisIlustrasi teroris (IDN Times/Mardya Shakti)

Mahfud mengatakan, seiring penetapan status terorisme, pemerintah sudah meminta aparat berwenang agar bertindak cepat. Dalam hal ini, Polri, TNI, dan BIN diharapkan mengambil langkah cepat, tegas, dan terukur.

"Dalam arti jangan sampai menyasar ke masyarakat sipil," ujar Mahfud.

Keputusan pemerintah untuk memasukkan KKB dan OPM ke dalam kelompok teroris diambil usai Kepala BIN Daerah Papua, IGP Danny NK tewas dalam baku tembak dengan anggota KKB OPM pada Minggu, 25 April 2021 di Beoga, Kabupaten Puncak, Papua. Ia terluka di bagian kepala ketika tengah meninjau lokasi pembakaran oleh KKB di Kampung Dambet.

3. Bukan berarti pemerintah menyasar warga Papua

Pemerintah Tetapkan KKB Papua sebagai Kelompok TerorisKorban penembakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dibawa menggunakan truk menuju pesawat saat evakuasi di Intan Jaya, Papua, Senin (14/9/2020) (ANTARA FOTO/Humas Polda Papua)

Mahfud MD menepis pernyataan kalangan tertentu yang menyebut pemerintah tidak berdialog dengan warga Papua untuk mencari akar permasalahan maraknya tindak kekerasan di sana. Bahkan, Mahfud mengklaim perwakilan DPR Papua, tokoh masyarakat, tokoh gereja dan agama, mendatangi kantor Kemenkopolhukam untuk berdialog dengan pemerintah. 

"Mereka tetap meminta agar Papua dibangun secara lebih komprehensif. Mereka tetap menolak tindakan separatis," ungkap Mahfud.

Meski pemerintah memasukkan KKB ke dalam grup teroris, Mahfud menyatakan itu bukan berarti pemerintah akan memerangi warga Papua. Ia menjelaskan yang hendak diberantas adalah segelintir orang yang semula mendesak Papua lepas dari Indonesia lalu berujung ke tindakan teror terhadap warga sipil di sana. 

"Maka yang akan melakukan (pemberantasan kelompok teroris) sesuai dengan UU, yang berada di depan itu polisi dengan dibantu penebalan (personel) dari TNI. Itu tidak perlu banyak (personel), tinggal dikoordinasikan. Seperti yang disampaikan oleh presiden, tinggal disinergikan aja, jangan jalan sendiri-sendiri," kata dia lagi.

Baca Juga: Kapolri Beri Kenaikan Pangkat Luar Biasa ke 3 Polisi Korban KKB Papua

Topic:

  • Aan Pranata

Berita Terkini Lainnya