Anggota Komisi III Minta KPK Tak Pecat 75 Pegawai yang Gagal Tes ASN
Ilusrasi KPK (IDN Times/Aryodamar)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Johan Budi, tak setuju apabila 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dipecat dari komisi antirasuah. Ia mengaku kenal banyak individu yang namanya disebut-sebut masuk ke dalam daftar 75 pegawai yang tak lulus tes tersebut.
"Harusnya alih status ini tidak memiliki dampak kepada pemberhentian pegawai. Karena ini alih status (pegawai). Orang kalau diberhentikan di KPK harus memiliki dasar seperti melanggar kode etik, melakukan tindak pidana, baru bisa diberhentikan sebagai pegawai KPK. Proses alih status ini kan mengikuti amanatnya Undang-Undang," ungkap Johan ketika dihubungi IDN Times melalui telepon pada 6 Mei 2021.
"Sehingga, menurut hemat saya tidak ada konsekuensi lulus tidak lulus (tes untuk menjadi) ASN kemudian diberhentikan dari pegawai KPK," imbuhnya.
Johan enggan mengomentari rumor Ketua KPK Komjen (Pol) Firli Bahuri sudah lama merencanakan ingin memecat 75 pegawai komisi antirasuah. Sebab, dalam pemberian keterangan pers yang digelar pada 5 Mei 2021, Firli menegaskan belum mengambil keputusan untuk memberhentikan 75 pegawai KPK tersebut.
Tetapi, apabila melihat masa kerja pegawai KPK yang tak lolos TWK, Johan menilai tak sepatutnya mereka diberhentikan. "Kasihan pegawai KPK itu kan. Yang ikut assessment itu kan ada yang sudah lebih dari lima tahun. Menurut saya (keputusan) itu gak fair," kata dia.
Apakah polemik peralihan status pegawai KPK akan turut dibahas di rapat kerja Komisi III dengan KPK?
1. Anggota Komisi III dari Fraksi PPP minta agar tetap terima 75 pegawai yang tak lolos TWK
IDN Times/Margith Juita DamanikKomentar senada juga disampaikan anggota Komisi III dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani. Menurut Arsul, TWK tidak patut menjadi dasar untuk memberhentikan pegawai komisi antirasuah.
"Saya meminta kepada 75 orang tersebut tidak diberhentikan, namun diberi kesempatan agar (hasil) WK (wawasan kebangsaan) menjadi MS (memenuhi syarat) dan terus bisa mengabdi di KPK. Kecuali mereka yang mengundurkan diri karena tidak mau berstatus ASN," tutur Arsul ketika dihubungi pada 6 Mei 2021.
TWK, kata dia, seharusnya dijadikan dasar untuk membina para pegawai KPK tanpa mengurangi independensi mereka. Oleh sebab itu, ia mengusulkan bagi pegawai KPK yang dianggap tidak memenuhi syarat (TMS), sebaiknya diikutsertakan dalam sebuah program untuk meningkatkan wawasan kebangsaannya di bawah lembaga yang kredibel seperti Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas).
Ia juga menggarisbawahi tidak ada niat pemerintah untuk menyingkirkan pegawai KPK tertentu dari komisi antirasuah itu. Sebab, bukan itu komitmen DPR dan pemerintah.
"Jadi, kami sudah berkomitmen revisi UU KPK bukan untuk mengurangi atau menyingkirkan orang-orang tertentu di KPK," kata dia lagi.
Baca Juga: Surat Keputusan yang Nonaktifkan 75 Pegawai KPK Beredar, Benarkah?
2. Komisi III akan bahas polemik TWK dengan pimpinan KPK
ANTARA FOTO/Nova WahyudiSementara, Johan Budi memastikan dalam rapat kerja mendatang, Komisi III akan memanggil pimpinan KPK untuk membahas polemik peralihan status pegawai ini. Namun, menurut pria yang pernah menjadi juru bicara di KPK itu, rapat kerja Komisi III dengan KPK baru digelar usai Idul Fitri.
"Sejauh yang saya tahu sih RDP dengan KPK, jadwalnya setelah Lebaran," kata Johan.
Pekan depan diprediksi yang dibahas mengenai RUU Kejaksaan.
3. Pimpinan KPK bakal melantik pegawai yang sudah berstatus ASN pada 1 Juni 2021
Polemik tes wawasan kebangsaan bagi pegawai KPK untuk beralih jadi ASN (IDN Times/Aditya Pratama)Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri meyakini semua pegawainya bisa lulus ujian peralihan menjadi ASN. Sebab, yang diuji adalah wawasan kebangsaan. Lalu, poin lainnya yang dinilai yaitu bagaimana para pegawai KPK akan merespons pernyataan tersebut.
"Misalnya di dalam ujian itu, yang ingin diungkapkan dalam pernyataan itu hanya memberikan pernyataan setuju, tidak setuju, hingga sangat setuju. Jadi, Anda tinggal memilih, apakah Anda sangat setuju, tidak setuju, cukup setuju atau setuju. Maka saya kira tidak ada ya kalau sampai berbicara lulus atau tidak," ungkap Firli kepada media pada 10 Maret 2021 di DPR.
Ujian peralihan menjadi ASN, ujar Firli, diperuntukan bagi pegawai KPK yang bersifat pegawai tetap atau tidak. Dia juga mengatakan proses ujian peralihan menjadi ASN akan berlangsung pada Maret hingga April 2021. Rencananya, para pegawai yang sudah beralih menjadi ASN akan dilantik Firli pada 1 Juni 2021.
Firli menyebut ketika beralih menjadi ASN, pegawai KPK tidak akan mengalami penurunan penghasilan. Sehingga, nominal gaji yang diperoleh tetap sama, meski statusnya sudah beralih menjadi ASN.
"Itu sudah disampaikan oleh Presiden sendiri, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menyatakan hal serupa. Jadi, saya kira kita tidak perlu persoalkan itu karena negara pasti akan memberikan sesuai dengan apa yang Anda kerjakan," kata Firli.
Fokus utama pegawai KPK saat ini, kata Firli, tetap harus bagaimana menjaga komitmen untuk melakukan pemberantasan korupsi. Ia berjanji tidak akan berpihak kepada siapa pun.
Baca Juga: [FOTO] Aksi Ketua KPK Firli Bahuri Jadi Koki dan Masak Nasi Goreng
Berita Terkini Lainnya
