Comscore Tracker

Anggota Dewas: Kita Semua Tahu, Revisi UU Memang Lemahkan KPK

Anggota Dewas ini ungkap pihak yang ingin lemahkan KPK

Jakarta, IDN Times - Salah satu anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui bahwa undang-undang baru nomor 19 tahun 2019 cenderung melemahkan lembaga antirasuah.  

"Iya, kita semua sudah tahu lah revisi undang-undang KPK memang cenderung melemahkan KPK," kata Syamsuddin Haris, anggota Dewas KPK. 

Oleh karena itu, menurut Syamsuddin, publik harus ikut mengawasi agar jangan sampai kemudian pelemahan itu berujung pada hilangnya kemampuan KPK memberantas korupsi. "Kami di dewas KPK berusaha agar KPK tidak semakin lemah, tapi justru semakin kuat," kata dia. 

1. Menurut Syamsuddin, Dewas tidak akan menghambat kinerja KPK

Anggota Dewas: Kita Semua Tahu, Revisi UU Memang Lemahkan KPK(Dewan Pengawas KPK) ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

Terlepas dari fakta bahwa keberadaan Dewas merupakan hasil revisi UU KPK, Syamsuddin menegaskan dia dan teman-temannya tidak tidak akan menghambat kinerja komisi antirasuah. Dalam proses penggeledahan dan penyitaan barang bukti misalnya, kata dia, Dewas akan merilis izin secepat mungkin. Paling lambat 1X24 jam. 

Namun, yang jadi permasalahan, sering kali gerak koruptor lebih cepat dibandingkan proses birokratis itu. Apabila penyidik KPK lambat bergerak, maka mereka bisa saja kehilangan barang bukti untuk membuktikan tindak kejahatan korupsi. 

Namun, menurut pria yang juga menjadi peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) itu, izin untuk menggeledah dan menyita barang bukti tetap diperlukan. Tujuannya, agar proses akuntabilitas tetap terjaga. 

"Supaya penyidik itu jangan asal geledah, sadap, dan sita. Sebab, selama ini banyak ditemukan keluhan dari publik mengenai hal tersebut," kata Syamsuddin.

Dewas, ujarnya lagi, bertugas mengawal kinerja KPK supaya sesuai aturan hukum yang berlaku. 

Baca Juga: Tumpak Panggabean: Omong Kosong Dewas Disebut Buat Kinerja KPK Lambat

2. Kantor PDI Perjuangan hingga kini belum digeledah karena belum ada pengajuan izin oleh pimpinan KPK

Anggota Dewas: Kita Semua Tahu, Revisi UU Memang Lemahkan KPKKantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Ketika dikonfirmasi mengenai rencana penggeledahan kantor PDI Perjuangan, Syamsuddin mengungkap, belum adanya pengajuan izin dari pimpinan KPK untuk menggeledah kantor yang berlokasi di Jalan Diponegoro nomor 58, Jakarta Pusat itu. Ia kembali menegaskan apabila izin sudah diajukan, maka dewas akan memprosesnya paling lambat 1X24 jam. 

Media pun bertanya apakah jika hingga hari ini kantor DPP PDI Perjuangan belum digeledah oleh KPK, maka artinya izin tersebut belum diajukan.

"Bisa jadi (izinnya belum diajukan oleh pimpinan). Itu kan penafsiran," tutur Syamsuddin sambil tertawa. 

Ia turut mengklarifikasi bahwa untuk melakukan penyegelan tidak dibutuhkan izin dari dewas KPK. 

3. Syamsuddin: episentrum dari korupsi ada di partai politik

Anggota Dewas: Kita Semua Tahu, Revisi UU Memang Lemahkan KPKIlustrasi (ANTARA FOTO/Ampelsa)

Dalam pemaparannya, Syamsuddin menjelaskan episentrum dari korupsi ada di bidang politik, khususnya partai politik. Menurutnya, sistem politik di Indonesia masih melembagakan dan memfasilitasi perbuatan korup. 

"Anda bisa lihat sendiri ketika digelar pemilu, pileg, pilkada, hingga pilpres. Tidak ada komitmen yang sungguh-sungguh dari negara untuk memberantas itu. Yang ada hanya slogan semata seperti misalkan ada tulisan yang terbaca 'Anda sedang memasuki wilayah bebas korupsi'," kata dia lagi. 

Ia pun mengaku prihatin lantaran komitmen dari pemimpin di negeri ini untuk serius memberantas korupsi tidak ada. Para pemimpin parpol justru menikmati zona nyaman yang kini tercipta. 

"Tidak ada standar etik yang diterapkan oleh partai politik dan tidak ada sistem kaderisasi yang baku, berjenjang, berkala dan inklusif," tuturnya. 

Bila ini yang terjadi, Syamsuddin mengkhawatirkan upaya pemberantasan korupsi hanya sekedar slogan. Ujung-ujungnya investasi asing yang diharapkan masuk ke Indonesia hanya tinggal menjadi harapan semata. 

Baca Juga: Berharap Partai Politik Bebas dari Korupsi, Mungkinkah?

Topic:

  • Ita Lismawati F Malau

Berita Terkini Lainnya