Comscore Tracker

Telegram Rahasia Kapolri untuk Cegah Demo RUU Omnibus Law Ciptaker

Karena pandemik dilarang kumpul, tapi kok ada patroli cyber?

Jakarta, IDN Times – Rencana demonstrasi dan mogok kerja buruh untuk menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law atau Cipta Kerja pada 6-8 Oktober 2020, direspons oleh pihak Kepolisian.

Kapolri Jenderal Idham Azis akhirnya menerbitkan surat Telegram Rahasia (TR) terkait antisipasi unjuk rasa tersebut.

Isi surat telegram dengan nomor STR/645/X/PAM.3.2./2020  tertanggal 2 Oktober 2020 disampaikan disampaikan bahwa unjuk rasa di tengah pandemik akan berdampak pada faktor kesehatan, perekonomian, moral dan hukum di tatanan masyarakat.

Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono membenarkan adanya surat telegram rahasia tersebut. 

"Ya benar telegram itu, sebagaimana pernah disampaikan Pak Kapolri Jenderal Idham Azis, di tengah Pandemi Covid-19 ini keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi atau Salus Populi Suprema Lex Esto," kata Argo dalam keterangannya di Jakarta, Senin (5/10/2020).

1. Telegram Kapolri dikeluarkan demi menjaga ketertiban masyarakat di tengah pandemik

Telegram Rahasia Kapolri untuk Cegah Demo RUU Omnibus Law CiptakerBuruh Tangerang menolak omnibus law (ANTARA FOTO/Fauzan)

Argo berdalih bahwa surat telegram tersebut dikeluarkan demi menjaga kondusivitas situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Apalagi saat ini Indonesia masih berada di tengah kondisi pandemik COVID-19 dan pemerintah sedang berupaya untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona.

Baca Juga: 5 Juta Buruh di Indonesia akan Mogok Kerja untuk Menolak Omnibus Law

2. Tak ada larangan dalam undang-undang untuk menyampaikan pendapat di muka umum

Telegram Rahasia Kapolri untuk Cegah Demo RUU Omnibus Law CiptakerPengalihan arus akibat aksi massa di gedung DPR/MPR, Selasa (25/8/2020) (Dok. Humas TransJakarta)

Lebih jauh Argo mengatakan, dalam Undang-Undang nomor 9 tahun 1998 tentang menyampaikan pendapat di muka umum, penyampaian aspirasi atau demonstrasi memang tidak dilarang.

Namun, di tengah situasi pandemik seperti ini, kegiatan yang menimbulkan keramaian massa sangat rawan terjadinya penyebaran virus corona lantaran mengabaikan penerapan standar protokol kesehatan.

"Sehingga, Polri tidak memberikan izin aksi demontrasi atau kegiatan lainnya yang menyebabkan terjadinya kerumunan orang dengan tujuan mencegah penyebaran Covid. Ini juga sejalan dengan Maklumat Kapolri. Kami minta masyarakat untuk mematuhinya," kata dia.

3. Patroli cyber dalam Surat Telegram, untuk apa?

Telegram Rahasia Kapolri untuk Cegah Demo RUU Omnibus Law CiptakerIDN Times/khaerul anwar

Dalam surat telegram tersebut, Kapolri juga meminta kepada seluruh jajarannya untuk melakukan patroli cyber di media sosial (medsos) terkait dengan potensi merebaknya penyebaran informasi palsu atau hoaks terkait dengan isu Ombibus Law.

"Soal melakukan cyber patroli ini pada medsos dan manajemen media bertujuan untuk mencegah berita berita hoaks," kata Argo.

4. Isi lengkap imbauan Kapolri melalui surat telegram

Telegram Rahasia Kapolri untuk Cegah Demo RUU Omnibus Law CiptakerDokumen Humas Polri

Dalam surat itu, Kapolri meminta dan memberi imbauan, sebagai berikut:

 Agar jajarannya melaksanakan kegiatan fungsi intelijen dan pendeteksian dini guna mencegah terjadinya aksi unjuk rasa dan mogok kerja yang berpotensi terjadinya konflik sosial serta aksi anarkis di wilayah masing-masing.

Melakukan pemetaan di perusahaan atau sentra produksi strategis dan memberikan jaminan keamanan dari adanya pihak-pihak yang mencoba melakukan provokasi atau mencoba memaksa buruh ikut mogok kerja serta unjuk rasa.

Mencegah, meredam dan mengalihkan aksi unjuk rasa kelompok buruh demi kepentingan pencegahan penyebaran virus corona. Melakukan kordinasi dengan seluruh elemen masyarakat terkait dengan hal ini.

Melakukan patroli cyber pada media sosial dan manajemen media terkait dengan pembangunan opini publik. Lakukan kontra narasi isu yang mendeskreditkan pemerintah.

Seluruh jajaran di wilayah tidak memberikan izin unjuk rasa dan kegiatan yang menimbulkan keramaian massa. Antisipasi harus dilakukan di hulu dan lakukan pengamanan terbuka serta tertutup.

Melakukan pencegahan adanya aksi unjuk rasa yang menyasar penutupan jalan tol. Menerapkan penegakan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal KUHP dan kekarantinaan kesehatan.

Menyiapkan rencana pengamanan dengan tetap mempedomani Perkap Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Massa, Perkap Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian dan Protap Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Anarkis.

Dan yang terakhir, seluruh jajaran Polri di wilayah masing-masing diminta untuk terus melaporkan kesiapan dan setiap kegiatan yang dilakukan kepada Kapolri dan Asops.

Baca Juga: Ratusan Orang Kepung DPRD Sulsel di Makassar, Demo Tolak Omnibus Law 

Topic:

  • Irwan Idris

Berita Terkini Lainnya