Sandiaga: Pemerintah Belum Mampu Memerdekakan Ekonomi Papua
ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Mantan calon wakil presiden, Sandiaga Salahuddin Uno angkat bicara soal kerusuhan di Papua yang tidak hanya baru sekali terjadi. Menurutnya, penyebab ini karena Pemerintah Indonesia belum mampu memerdekakan ekonomi Papua.
“Papua dibanjiri infrastruktur, dibanjiri investasi tapi belum menyelesaikan permasalahan yang hakiki yaitu kemerdekaan ekonomi,” ujar Sandiaga di acara Forum Group Discusion dengan tema ‘Selamatkan Indonesia dari Kebangkrutan’ di Gedung Joang 45, Jakarta Pusat, Kamis (22/8).
1. Jangan pindahkan ibu kota dulu
IDN Times/Irfan FathurohmanMengaitkan dengan isu yang sedang ramai berbarengan soal pemindahan ibu kota, Sandiaga ingin mengingatkan pemerintah tentang kondisi ekonomi Indonesia.
“Penting gak sih? Saya terima kasih Ketum PAN yang mengundang saya secara pribadi ke acara kemarin, pak Presiden menyapa sebagai seorang sahabat. Alhamdulillah, Tugas sahabat yang baik adalah mengingatkan,” ucap Sandiaga.
“Kita harus ingatkan bahwa APBN 2020 yang telah disampaikan tidak ada satu item pun anggaran belanja yang terkait dengan pemindahan ibu kota, jadi nyantai aja bro. Ini belum dianggarin, kita sekarang bantu pemikirannya,” sambungnya.
Baca Juga: 34 Perusuh Timika Diamankan, Polisi Temukan Bendera dan Senpi Rakitan
2. Masyarakat jangan ikut riuh isu pemindahan ibu kota
Dok. Kementerian PUPREditor’s picks
Sandiaga meminta masyarakat untuk tak ikut riuh soal pemindahan ibu kota. Sebab, menurut mantan Wagub DKI Jakarta itu, perihal ibu kota baru bukan prioritas. Bahkan ia menilai hal ini terkesan mengalihkan isu.
“Saya ingin menegaskan apakah ini prioritas atau bukan? Kalau bukan mari kita sampingkan dulu. Jangan menyita perhatian publik seperti kenaikan listrik dan sebagainya,” ujar Sandiaga.
3. Pemindahan ibu kota harus melibatkan rakyat Indonesia
IDN Times/Irfan FathurohmanLebih lanjut, soal keputusan pemindahan ibu kota, menurut Sandiaga harus melibatkan rakyat Indonesia. “Pemindahan ibu kota ini bukan hanya secara fisik, hanya soal lahan, seperti pemindahan gedung pemerintahan, tapi ini adalah pemikiran strategis menjadi tugas dan hak setiap warga negara untuk membahas menyampaikan rancangan,” ujarnya.
“Sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia setuju gak? Jadi itu bagian dalam memutuskan keputusan tersebut. Ini harus kita garis bawahi pembiayaannya seperti apa, untuk siapa, bagaimana ekonomi untuk kita? Siapa saja yang sudah dilibatkan? Ini harus dibahas,” sambung Sandiaga.
4. Papua masih butuh perhatian ekonomi
ANTARA FOTO/Jeremias RahadatDaripada ribut soal pemindahan ibu kota, kata Sandiaga, lebih baik pemerintah kembali memperhatikan kesejahteraan warga Papua. Menyelesaikan permasalahan yang hakiki yaitu ekonomi.
“Data BPS kemiskinan di Papua meningkat bertambah hampir 60.000 orang dari 2014-2018 dimana sebuah daerah yang sangat kaya SDA-nya ternyata mengalami degradasi ekonomi. Jumlah penduduk miskin 8 kali lipat sekitar 28 persen jika dibandingkan jumlah penduduk miskin di Jakarta yaitu 3,5 persen,” ujarnya.
Baca Juga: Pastikan Situasi Papua Barat Aman, Jokowi Telepon Gubernur
Berita Terkini Lainnya
