Pemerintah Sepakat Pilkada Serentak Tetap Digelar 2020
Dok.IDN Times/Istimewa
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Komisi ll DPR RI menggelar rapat kerja bersama Mendagri Tito Karnavian, Ketua KPU Arief Budiman, dan Ketua Bawaslu Abhan membahas kelanjutan penyelenggaraan Pilkada 2020.
Dalam kesempatan itu, Tito mengatakan, pemerintah tetap mendorong pelaksanaan Pilkada sesuai dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 pada Desember 2020 dengan menerapkan protokol kesehatan.
“Kami sudah mengkomunikasikan Kemenkes maupun Gugus Tugas, prinsipnya mereka melihat trennya belum selesai di 2021 maka mereka mendukung dilaksanakan 9 Desember namun protokol kesehatan agar dipatuhi, disusun dengan mengikutsertakan mereka,” kata Tito, disiarkan live di YouTube DPR RI, Rabu (27/5).
Lalu apa yang menjadi alasan pemerintah mendorong gelaran Pilkada 2020?
1. Tidak ada jaminan Pilkada 2021 aman dari COVID-19
Pedagang Pasar Kebon Semai Sekip Palembang mengikuti rapid test pasca meninggalnya satu rekan mereka suspect COVID-19. (IDN Times/ Deryardli Tiarhendi)Tito menjelaskan, pemerintah tetap ingin Pilkada dilaksanakan 2020 karena tidak ada jaminan pasti jika Pilkada diundur 2021 maka situasinya akan aman. Ia juga mengatakan, awalnya memang pemerintah sempat memiliki opsi untuk mengundur gelaran Pilkada.
“Tapi dari kita lihat tren dunia semua yang sudah melakukan uji coba trial untuk vaksinasi segala macam termasuk Indonesia hampir semua mengatakan paling cepat pertengahan 2021 baru ditemukan,” ujar Mantan Kapolri itu.
Alasan itulah kata Tito yang melandasi argumen Pemerintah untuk Pilkada tetap dilaksanakan dam situasi new normal. Hal ini juga melihat contoh negara-negara yang tetap melaksanakan Pemilu di saat pandemik COVID-19.
“Mereka bisa melaksanakan dengan protkol kesehatan yang cukup ketat. Yang kita lihat di berbagai negara salah satunya Korea,” ujar Tito.
Baca Juga: Politisasi Bansos dan Efek Domino Penundaan Pilkada Serentak 2020
2. Mendagri dan KPU menyiasati tahapan Pilkada dengan meminimalisir kontak fisik
Seorang penyandang disabilitas netra memasukkan surat suara saat Pemilihan Umum 2019 di Kota Medan (IDN Times/Prayugo Utomo)Namun demikian, Mendagri dan KPU telah menyiasati pelaksanaan Pilkada 2020 dengan meminimalisir kontak langsung selama prosesnya. Misalnya pembentukan pelatihan panitia penyelenggara dengan berjenjang atau secara virtual.
Editor’s picks
“Kalau pelantikan langsung bisa bergelombang, pelantikan terbatas, perkelompok yang bisa jaga jarak kemudian pemutakhiran data pemilih door to door,“ ujar Tito.
3. Kampanye dilakukan secara virtual
Pekerja logistik Pemilu 2019 memperhatikan surat suara Pileg 2019 sebelum dilipat dan didistribusikan ke TPS (IDN Times/Prayugo Utomo)Kemudian, pada kegiatan pendaftaran calon tidak harus rombongan konvoi dan bisa diganti. Kemudian, pengundian pengumuman bisa dilakukan virtual dengan paslon atau perwakilan.
“Tak perlu ada ramai-ramai kampanye mungkin bisa dilakukan memperbanyak kampanye menghindari kampanye akbar. Kampanye terbatas dalam ruangan dan menggunakan media termasuk live streaming,” kata Tito.
4. Petugas TPS wajib menggunakan APD
Seorang pekerja tengah merampungkan pengerjaan kotak suara Pemilu 2019 di Gudang eks Bandara Polonia, Medan (IDN Times/Prayugo Utomo)Terkait pemungutan suara, petugas di zona merah COVID-19 wajib menggunakan APD lengkap. Serta mewajibkan masyarakat yang akan menggunakan suaranya memakai sarung tangan dan masker.
“Perhitungan dan pengumuman suara juga mungkin. Pemungutan suara diatur per jam. TPS sudah kenal dengan pemilih mereka bisa atur dari 100-200 nomor sekian datang jam 7-8 yang lain diatur,” papar Tito.
5. Isu selama kampanye akan menjadi sangat menarik dan menantang petahana
IDN Times/Khaerul AnwarTerlepas dari siasat itu, Pemilu tahun ini, kata Tito, akan jadi unik karena banyak isu berhubungan dengan masalah kesehatan dan ekonomi. Hal ini juga sekaligus jadi tantangan bagi petahana mengingat banyak kebijakan yang perlu dikritisi.
“Ada pendapat incumbent akan diunggulkan, belum tentu. Incumbent juga dapat diserang oleh lawan karena cukup banyak masalah kelemahan, bansos tak tepat, angka merah, itu jadi bahan jadi serangan, sebaliknya bagi penantang mereka bisa keluarkan gagasan ide ditawarkan ke masyarakat,” ujar Tito.
Baca Juga: Pengamat Sarankan Pilkada Serentak tetap Digelar Desember 2020
Topik:
Berita Terkini Lainnya
