Menkeu Setuju Anggaran Pilkada 2020 Ditambah, Tahap Awal Rp1 Triliun
Kemenkeu Foto/Biro KLI
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Kementerian Keuangan Sri Mulyani akhirnya merestui penambahan anggaran Pilkada 2020 yang diajukan oleh KPU dan Komisi II DPR. Untuk tahap pertama, Sri Mulyani mengabulkan Rp1 triliun, dari yang sebelumnya diminta oleh KPU sebesar Rp4,77 triliun.
“Kami memutuskan untuk memberikan tahapan yang Rp1 triliun sebagaimana permintaan KPU ini. Kami akan melakukan pengalokasian Rp1 triliun sambil terus melakukan review terhadap dokumen yang sesuai ketentuan perundang-undangan,” ujar Sri Mulyani dalam rapat dengan Komisi II DPR, Kamis (11/6).
Baca Juga: Dana Pilkada Solo Naik Jadi Rp11 Miliar, KPU Minta Bantuan Pusat
1. Menkeu akan mengucurkan tambahan anggaran pilkada dalam tiga tahap
Seorang pekerja tengah merampungkan pengerjaan kotak suara Pemilu 2019 di Gudang eks Bandara Polonia, Medan (IDN Times/Prayugo Utomo)Sri Mulyani menjelaskan, semua kegiatan pilkada dibebankan pada APBD, namun dapat didukung oleh APBN sesuai peraturan perundang-undangan. Ia menyebut, 270 daerah sudah membuat cadangan dana untuk pelaksanaan pilkada tersebut.
“Hitungan atau permintaan dari KPU langsung dilakukan rapat di internal Kemenkeu bersama Mendagri Rp4,77 triliun itu, tahap pertama Rp1,02 triliun, tahap kedua Rp3,29 triliun, dan tahap ketiga Rp0,46 triliun,” ujar Sri.
2. Hitungan Mendagri, pilkada untuk sembilan provinsi butuh tambahan anggaran Rp1,411 triliun
Editor’s picks
Pekerja logistik Pemilu 2019 memperhatikan surat suara Pileg 2019 sebelum dilipat dan didistribusikan ke TPS (IDN Times/Prayugo Utomo)Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menghitung kebutuhan tambahan anggaran untuk Pilkada 2020 yakni sebesar Rp1,411 triliun untuk sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.
“Kami melihat akumulatif total untuk pusat memerlukan tambahan Rp391 miliar dan daerah Rp1,02 triliun, total pusat dan daerah dari APBN memerlukan tambahan Rp1,411 triliun,” ujar Tito.
3. Tito bersama KPU dan Bawaslu segera menyelesaikan anggaran untuk 66 daerah
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengenakan masker unik (Instagram.com/@kemendagri)Tito menegaskan, hitungan Rp1,411 triliun belum termasuk 66 daerah lainnya. Saat ini, kata Tito, pihaknya bersama KPU dan Bawaslu terus melakukan koreksi anggaran tiap daerah.
“Yang tersedia di daerah-daerah yang sudah kita freeze sebanyak Rp9,2 triliun. Sebanyak 66 daerah lain masih berkomunikasi dengan KPU dan Bawaslu, kita upayakan sesegera mungkin. Minggu ini harus selesai,” ujar Tito.
Baca Juga: Pilkada Serentak 2020, KPU Minta Tambahan Anggaran Rp5 Triliun
Berita Terkini Lainnya
