Comscore Tracker

Alexander Marwata Menilai Mereka yang Kena OTT Adalah Orang Bodoh

Alex punya cara mengurangi kegaduhan pemeriksaan kasus

Jakarta, IDN Times - Alexander Marwata mengaku tidak ada yang rumit dalam melakukan operasi tangkap tangan (OTT) yang kerap dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal tersebut diungkap Alexander, calon pimpinan (Capim) KPK petahana, dalam uji kepatutan dan kelayakan pada Kamis (12/9). 

"Hanya orang yang goblok saja yang kena OTT itu," ucap Alex di Komisi III DPR, Senayan, Jakarta.

Ia berani mengatakan demikian karena mayoritas mereka yang terjerat operasi senyap KPK adalah para kepala daerah di Indonesia. Sebagian besar dari kepala daerah itu sudah rugi secara keuangan di awal menjabat. 

"Survei Mendagri mengatakan 80 persen kepala daerah mengeluarkan biaya Rp20-30 miliar. Saya pastikan penghasilan yang bersangkutan lima tahun ke depan bisa menutupi itu. Pasti akan terjebak itu. Pasti," ujar pria yang sempat jadi hakim ad-hoc itu. 

Alex mengaku pernah berbincang dengan tim penindakan KPK secara tidak formal mengenai OTT. Dalam perbincangan itu, Alex memberikan ilustrasi ke tim penindakan soal adanya laporan tentang seorang pengusaha yang akan memberikan suap ke penyelenggara negara dan langkah apa yang sebaiknya diambil.

"Mana yang lebih baik? Kita cegah pengusaha itu memberikan uang, kita awasi pelaksanaan lelangnya, kita pastikan bahwa lelang itu berjalan dengan baik dan benar, pengusaha yang katanya akan memberikan uang itu kita larang untuk ikut lelang. Atau kita tunggu pengusaha itu sampai memberikan uang ke penyelenggara negara. Ya mereka (mengatakan). 'Kalau seperti itu tidak ada OTT, Pak Alex'," kata Alexander sembari menirukan jawaban dari tim penindakan yang berbincang dengannya.

"Ya kalau penindakan tujuannya OTT seperti itu tadi," imbuhnya.

Alex lebih jauh mengatakan, sebenarnya KPK bisa saja mengurangi suara gaduh dari pengusutan kasus. Caranya, ia mengusulkan agar ketika komisi antirasuah ingin memeriksa saksi, tidak perlu diumumkan ke publik. 

“Kenapa? Karena kalau dipanggil KPK terkait pejabat negara mereka pasti berupaya tak lewat depan karena begitu lewat depan diekspos media, dan masyarakat yang menilai siapapun ke KPK orangnya bermasalah dan seolah telah diadili pers dan hal ini yang harus dievaluasi,” kata dia.

Ikuti terus perkembangan mengenai fit and proper test hanya di IDN Times ya. 

Baca Juga: Revisi UU KPK akan Masuk Jadi Pertanyaan di Fit & Proper Test Capim

Topic:

  • Irwan Idris

Just For You