Comscore Tracker

7 Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR Hari Ini

Semua anggota rapat paripurna setuju

Jakarta, IDN Times - DPR RI akhirnya mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), Selasa siang (17/9), melalui Sidang Paripurna. Ada 7 poin revisi tersebut. Apa saja?  

Penyerahan revisi UU KPK itu dilakukan pimpinan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman, dalam rapat paripurna yang digelar di kompleks Parlemen RI, Jakarta Pusat.

Sementara, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menerima revisi undang-undang tersebut dan menanyakan persetujuan kepada seluruh anggota DPR RI yang hadir. Semua anggota dewan yang hadir pun setuju.

“Setuju,” jawab semua anggota dewan.

Kemudian, Fahri mempersilakan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyampaikan pandangan pemerintah terhadap revisi UU KPK, sebelum DPR mengambil sikap pada tingkat III.

Secara garis besar, pemerintah menyetujui RUU KPK untuk segera dijadikan menjadi undang-undang. Ada tujuh poin yang menjadi pembahasan dalam revisi undang-undang ini.

Berikut tujuh poin pembahasan yang disahkan DPR:

Pertama, soal kedudukan KPK sebagai lembaga penegak hukum berada pada rumpun eksekutif dan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya tetap independen.

Kedua, terkait pembentukan Dewan Pengawas. Ketiga, mengenai pelaksanaan fungsi penyadapan oleh KPK. Keempat, mekanisme penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) oleh KPK.

Kelima, koordinasi kelembagaan KPK dengan aparat penegak hukum yang ada dalam pelaksanaan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Keenam, terkait mekanisme penyitaan dan penggeledahan. Dan ketujuh, sistem kepegawaian KPK.

Dari ketujuh poin itu, mana yang kamu gak setuju guys?

Baca Juga: Revisi UU KPK Dibahas Tertutup, Arsul: Kalau Dibuka Berisik

Baca Juga: [BREAKING] Ditolak Banyak Orang, DPR RI Tetap Sahkan Revisi UU KPK

Topic:

  • Ita Lismawati F Malau

Just For You