Anggaran Kesehatan Hanya Naik Rp10 Triliun pada 2020

Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo menaikkan anggaran kesehatan menjadi Rp132,2 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020. Angka itu meningkat dua kali lipat dibanding realisasi anggaran 2015 yang sebesar Rp69,3 triliun.

Sementara itu dibanding tahun sebelumnya, angka anggaran kesehatan hanya naik sedikit. Pada 2019, pemerintah mengalokasikan Rp122 triliun.

"Pada tahun 2020, kita terus melanjutkan program prioritas di bidang kesehatan, dengan memperkuat layanan dan akses kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama, diikuti ketersediaan tenaga kesehatan yang berkualitas," kata Jokowi dalam Pembacaan Nota Keuangan di Komplek DPR, Jakarta, Jumat (16/8).

Jokowi mengatakan, penguatan program promotif dan preventif juga dilakukan, melalui pemenuhan gizi dan imunisasi balita, serta edukasi publik tentang pentingnya pola hidup sehat untuk menekan angka penyakit tidak menular.

"Konvergensi program dan kegiatan percepatan penurunan stunting pada tahun 2020 juga diperluas mencakup 260 kabupaten/kota," imbuhnya.

Lebih lanjut, mantan Wali Kota Solo itu juga akan fokus pada program dukungan bagi kesehatan dan keselamatan ibu hamil dan melahirkan juga menjadi prioritas. "BPJS Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional dibenahi secara total," tuturnya.

Sementara itu di tahun yang sama, pemerintah akan menyalurkan anggaran pada 96,8 juta jiwa penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), melanjutkan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 10 juta keluarga penerima manfaat, dan menyalurkan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) kepada 15,6 juta keluarga melalui kartu sembako.

"Dengan kartu sembako, keluarga penerima manfaat dapat membeli dan memilih bahan pangan yang lebih beragam, karena jumlah bantuan yang diterima meningkat menjadi Rp1,80 juta per keluarga per tahun, dari sebelumnya sebesar Rp1,32 juta per keluarga per tahun," tutup Jokowi.

Sekedar informasi, Jokowi mengalokasikan Belanja Negara mencapai Rp2.528,8 triliun, atau sekitar 14,5 persen dari PDB. Belanja tersebut rencananya bakal digunakan untuk perbaikan kualitas SDM dan melanjutkan program perlindungan sosial.

Baca Juga: [LINIMASA] Sidang Tahunan MPR 2019, Jokowi Beri Kejutan Apa?