Comscore Tracker

Pengusaha Tolak Cuti 6 Bulan di RUU Ketahanan Keluarga: Gila Aja!

Pengusaha tetap pada aturan yang berlaku saat ini

Jakarta, IDN Times - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Hariyadi Sukamdani menolak keras draf RUU Ketahanan Keluarga yang hendak mengatur cuti melahirkan selama enam bulan. Menurutnya, kebijakan yang diusulkan oley DPR itu akan menghambat produktivitas para pekerja.

"Keberatan. Ya cuti enam bulan gila aja, mau ngapain cuti enam bulan? yang enggak-enggak aja. Kita semua dituntut produktif. Ya gak bisa begitu dong, gak bisa, kita gak setuju," ujarnya kepada IDN Times, Jumat (21/2).

Baca Juga: RUU Ketahanan Keluarga Dinilai Sangat Heteronormatif

1. Pengusaha tetap sepakat pada aturan yang berlaku sekarang

Pengusaha Tolak Cuti 6 Bulan di RUU Ketahanan Keluarga: Gila Aja!Ketua Umum APINDO, Hariyadi Sukamdani. IDN Times/Hana Adi Perdana.

Hariyadi menyatakan bahwa pihaknya lebih setuju dengan aturan tentang cuti melahirkan yang berlaku saat ini. Durasi cuti tiga bulan, menurutnya, sudah sesuai bagi perusahaan maupun pekerjanya.

Hak cuti melahirkan bersumber pada aturan UU Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003. Durasi cuti melahirkan diatur dalam Pasal 82 ayat (1) bahwa pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan.

"Itu sudah definitifnya. Itu aja," ucap Hariyadi.

2. Draf RUU Ketahanan Keluarga juga memuat aturan cuti bagi suami saat istri melahirkan

Pengusaha Tolak Cuti 6 Bulan di RUU Ketahanan Keluarga: Gila Aja!Dok. IDN Times

Draf RUU Ketahanan Keluarga telah terbit dan jadi perbincangan. Draf itu, salah satu pasalnya mengatur tentang ketentuan cuti melahirkan selama enam bulan. Dalam Pasal 29 ayat (1) disebutkan, seorang istri yang menjadi pegawai lembaga pemerintahan yang melahirkan dan menyusui, mendapat hak cuti selama 6 bulan.

Tidak hanya bagi istri yang melahirkan dan menyusui, suami juga mendapat cuti. Hal ini juga diatur dalam Pasal 29 ayat (2), berikut bunyinya:

"(2) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) wajib memfasilitasi suami yang bekerja di instansi masing-masing untuk mendapatkan hak cuti saat istrinya melahirkan, istri atau anaknya sakit atau meninggal." bunyi beleid tersebut.

Baca Juga: RUU Ketahanan Keluarga, Ibu Melahirkan Dapat Cuti 6 Bulan

3. Karyawan swasta juga mendapat hak cuti yang sama seperti pegawai pemerintah

Pengusaha Tolak Cuti 6 Bulan di RUU Ketahanan Keluarga: Gila Aja!Ilustrasi lulusan SMK bekerja di perusahaan. ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho

Dalam draf RUU Ketahan Keluarga, ketentuan sial cuti tidak hanya untuk pegawai pemerintah. Karyawan swasta juga mendapat hak yang sama.

Ketentuan itu diatur dalam Pasal 134, bahwa pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (2) huruf h berperan dalam penyelenggaraan Ketahanan Keluarga melalui Kebijakan Ramah Keluarga di lingkungan usahanya antara lain:

a. Pengaturan aktivitas jam bekerja yang ramah keluarga;

b. Dapat memberikan hak cuti melahirkan selama 6 (enam) bulan kepada pekerjanya, tanpa kehilangan haknya atas posisi pekerjaannya;

c. Penyediaan fasilitas fisik dan nonfisik di lingkungan usahanya untuk mendukung pekerja perempuan dalam menjalankan fungsinya sebagai ibu;

d. Penyelenggaraan aktivitas bersama berupa pertemuan keluarga di lingkungan usahanya;

e. Berpartisipasi dalam penyelenggaraan Ketahanan Keluarga melalui kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan;

f. Memberikan kesempatan bagi karyawannya untuk mengikuti bimbingan pra perkawinan, pemeriksaan kesehatan pra perkawinan, mendampingi istri melahirkan, dan/atau menjaga Anak yang sakit.

Baca artikel menarik lainnya di IDN App. Unduh di sini http://onelink.to/s2mwkb

Baca Juga: RUU Ketahanan Keluarga Atur Penyimpangan Seksual, LGBT Wajib Lapor

Topic:

  • Aan Pranata

Berita Terkini Lainnya