Comscore Tracker

Survei: 44,9 Persen Publik Dukung Revisi UU KPK

Kamu setuju atau tidak revisi UU KPK?

Jakarta, IDN Times -  Survei Litbang Kompas menunjukkan mayoritas publik mendukung revisi UU KPK. Hasil survei Libtang Kompas menunjukkan 44,9 persen dari total 546 responden mendukung revisi Undang-Undang (UU) KPK.

Berapa persen responden yang menolak revisi UU KPK?  39,9 persen dan yang menjawab tidak tahu 15,2 persen.

Selain itu, mayoritas responden juga menyatakan setuju terhadap poin-poin revisi UU KPK yang selama ini menjadi polemik. Misalnya, 64,7 persen mayoritas publik setuju pembentukan Dewan Pengawas KPK, sedangkan 55,5 persen perlu ada Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) di KPK.

Selanjutnya, 48,5 persen masyarakat setuju proses penyadapan KPK dilakukan tanpa izin, dan 62,1 persen setuju lembaga antirasuah bisa merekrut penyidik sendiri, tidak harus dari kepolisian.

Baca Juga: Tok! Pemerintah dan DPR Sepakat Bawa Pembahasan RUU KPK ke Paripurna

1. Hasil survei tersebut menggambarkan keprihatinan masyarakat terkait pemberantasan korupsi

Survei: 44,9 Persen Publik Dukung Revisi UU KPKIDN Times/Yogi Pasha

Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil mengatakan, survei tersebut menggambarkan keprihatinan masyarakat dengan situasi dan kondisi pemberantasan korupsi selama ini. Salah satunya adalah terkait regulasi tentang KPK.

“Singkat kata, itu adalah contoh masyarakat yang memberikan kepada pemerintah dan DPR dalam rangka merevisi UU KPK,” kata Nasir melalui keterangan tertulisnya, Senin (16/9).

Baca Juga: Unhas Tolak Revisi Undang-Undang KPK karena Dianggap Upaya Pelemahan  

2. Nasir Jamil: Bukan penguatan atau pelemahan KPK, tapi checks and balances

Survei: 44,9 Persen Publik Dukung Revisi UU KPKIDN Times/Panji Galih Aksoro

Politikus PKS ini menjelaskan, aspirasi mayoritas masyarakat Indonesia untuk merevisi UU KPK juga menunjukkan keinginan adanya checks and balances di KPK, sebagaimana lembaga negara lain di negara demokrasi seperti Indonesia.

“Saya sebenarnya tidak setuju dengan istilah 'menguatkan' atau 'melemahkan'. Kita tidak ingin dalam dua ekstrem itu. Tapi kita ingin aturan perundang-undangan itu menjamin adanya checks and balances,” ujar dia.

3. Silakan menolak, kritisi saja pasal-pasal yang direvisi oleh DPR dan pemerintah

Survei: 44,9 Persen Publik Dukung Revisi UU KPKANTARA FOTO/Nova Wahyudi

Politikus asal Aceh ini juga menganggap wajar, jika masih terjadi penolakan revisi UU KPK dari kalangan internal lembaga tersebut dan sejumlah LSM.

“Jadi kalau ada teman-teman LSM yang menolak, itu hak mereka untuk menolak. Cuma mungkin saran saya dikritisi saja pasal-pasal yang direvisi oleh DPR dan pemerintah,” kata dia.

4. Yang tidak setuju dengan revisi UU KPK bisa mengajukan uji materi ke MK

Survei: 44,9 Persen Publik Dukung Revisi UU KPKIDN Times/Axel Joshua Harianja

Nasir menyarankan, jika dalam pandangan LSM, pasal-pasal yang direvisi tidak sejalan dengan konstitusi, maka mereka bisa melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Itu lebih elegan. Apa pun ceritanya, DPR punya kewenangan membentuk undang-undang,” ujar dia.

Perlu diketahui, survei Litbang Kompas tersebut dilaksanakan pada 11-12 September 2019. Sebanyak 546 responden diambil secara acak bertingkat di 17 kota besar di Indonesia, dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Baca Juga: Dukungan dan Penolakan Revisi UU KPK di Makassar Berlanjut  

Topic:

  • Ita Lismawati F Malau

Berita Terkini Lainnya