Comscore Tracker

Survei KPK: Mayoritas Calon Kepala Dibiayai Donatur 

Donatur minta balasan saat calon sudah jadi kepala daerah

Jakarta, IDN Times - Mayoritas calon pada pemilihan kepala daerah serentak mendapatkan dana dari donatur. Itu menurut survei Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2018.

"Sebanyak 82,3 persen dari calon kepala daerah yang diwawancarai menyatakan adanya donatur dalam pendanaan peserta pilkada," kata Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango dikutip dari ANTARA, Jumat (6/11/2020).

1. Sumbangan dana dari pengusaha punya konsekuensi pamrih dapat kemudahan izin bisnis

Survei KPK: Mayoritas Calon Kepala Dibiayai Donatur ilustrasi uang (IDN Times/Umi Kalsum)

Nawawi mengatakan, pembiayaan oleh donatur tersebut tidak hanya terbatas pada masa kampanye saja.  Sumbangan donatur, yang umumnya pengusaha, punya konsekuensi pamrih.

Bisa saja, pengusaha yang menjadi donatur mengharapkan kemudahan perizinan dalam menjalankan bisnis saat kandidat bersangkutan terpilih menjadi kepala daerah.

“Dan keleluasaan mengikuti pengadaan barang dan jasa pemerintah, dan keamanan dalam menjalankan bisnisnya,” ujar Nawawi.

Baca Juga: Revisi UU KPK Jadi Salah Satu Alasan Febri Diansyah Mundur dari KPK

2. Donatur akan mengharapkan balasan ketika calon kepala daerah sudah menjabat

Survei KPK: Mayoritas Calon Kepala Dibiayai Donatur Pengambilan nomor paslon Gibran-Teguh dan Bajo. IDNTimes/Larasati Rey

Pada survei KPK tahun 2018, resepondennya adalah calon kepala daerah. Mereka ditanya, apakah orang yang menyumbang atau donatur mengharapkan balasan di kemudian hari saat para cakada menjabat?

"Jawabannya, sebagian besar cakada atau sebesar 83,80 persen dari 198 responden menyatakan akan memenuhi harapan tersebut ketika dia menjabat," tutur pria kelahiran Manado itu.

3. KPK ikut masuk ke ranah pilkada untuk mencegah timbulnya tindak korupsi

Survei KPK: Mayoritas Calon Kepala Dibiayai Donatur Petugas menyemprotkan cairan disinfektan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (21/9/2020) (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)

Nawawi menambahkan, KPK harus ikut bicara mengenai pilkada agar dapat melahirkan pemimpin yang berintegritas. Sebab, Komisi Antirasuah itu memiliki enam tugas pokok.

Pertama, tugas pencegahan (melakukan tindakan-tindakan yang berusaha mencegah timbulnya tindak pidana korupsi), koordinasi, monitoring, supervisi, selanjutnya penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, serta melaksanakan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

"Paling tidak ada empat tugas utama KPK yang relevan dengan keikutsertaan KPK soal pilkada yang berintegritas," katanya.

Baca Juga: KPK Inggris Selidiki Dugaan Korupsi Penjualan Pesawat ke Garuda

Topic:

  • Aan Pranata

Berita Terkini Lainnya