Comscore Tracker

Pemerintah Tunda Vaksinasi di November, Ini Alasannya

Perencanaan harus melihat aspek-aspek detail

Jakarta, IDN Times - Kantor Staf Kepresidenan (KSP) menyatakan pemerintah menunda vaksinasi COVID-19 yang rencananya digelar pada pertengahan November 2020. Sedianya vaksinasi fase pertama ditujukan bagi tenaga pedis dan pelayan publik.

“Pemerintah itu buat rencana, tapi dalam membuat perencanaaan itu juga harus melihat berbagai aspek-aspek dengan detail di lapangan," kata Tenaga Ahli Utama KSP, Dany Amrul Ichdan di program Indonesia Lawyers Club (ILC), Selasa (27/10/2020).

1. Permasalahan vaksin begitu dinamis sehingga bisa terjadi perubahan

Pemerintah Tunda Vaksinasi di November, Ini AlasannyaIlustrasi Penyuntikan Vaksin (IDN Times/Arief Rahmat)

Menurut Dany, permasalahan vaksin memang begitu sangat dinamis. Sehingga keputusan yang telah direncanakan pemerintah, bisa saja berubah sewaktu-waktu dari jadwal yang telah ditetapkan

Dany menyatakan pemerintah berhati-hati soal urusan vaksinasi agar tak terjadi permasalahan di kemudian hari.

"Tentu dengan melihat permasalahan di lapangan, kita putuskan supaya ini lebih baik, maka ini dimundurkan untuk memenuhi asas ke hati-hatian,” ucapnya.

2. EUA akan dikeluarkan BPOM ketika vaksin tersebut sudah teruji aman untuk digunakan

Pemerintah Tunda Vaksinasi di November, Ini AlasannyaKolaborasi dengan OKI, Badan POM Dukung Pengembangan Obat dan Vaksin COVID-19 di Negara-Negara OKI (Dok. BPOM)

Dany menjelaskan, rencana pemerintah untuk vaksinasi di bulan November bukan keputusan tergesa-gesa. Itu diputuskan berdasarkan kerangka uji klinis, baik tahap pertama atau kedua hingga dapat digunakan dengan otorisasi penggunaan darurat atau emergency use of authorization (EUA).

Tiongkok adalah negara yang telah melakukan vaksinasi dengan menggunakan EUA. Namun, di Indonesia memutuskan tidak memberlakukan hal tersebut.

“Kita melihat dulu kejadian di lapangan seperi apa, maka kita berangkatkan BPOM dan MUI ke China untuk melihat faktor-faktor produksi. Setelah keluar baru dipertimbangkan emergency use itu,” tuturnya.

3. Ketika vaksin tiba di Indonesia, BPOM akan melakukan cek ulang dokumen hasil tes

Pemerintah Tunda Vaksinasi di November, Ini AlasannyaFoto ilustrasi - Penyuntikan kandidat vaksin COVID-19 untuk uji klinis di Depo, Jawa Barat. (Dok.Humas Jabar)

Dany mengakui bahwa pembuatan vaksin memang membutuhkan waktu yang cukup lama. Namun sebagai bentuk kedaruratan, vaksin sudah bisa digunakan pada tahap uji klinis pertama dan kedua atas rekomendasi BPOM.

Ketika vaksin tiba di Indonesia, BPOM menjadi pihak yang paling bertanggung jawab atas keamanan vaksin tersebut dengan melakukan serangkaian pemeriksaan ulang terhadap dokumen-dokumen hasil tes.

“Kalau semua oke, BPOM akan menerbitkan sertifikasi dan mengeluarkan rekomendasi UEA,” tuturnya.

Baca Juga: Vaksinasi Massal Ditunda, DPR Tetap Tuntut Transparansi Uji Klinis

Topic:

  • Aan Pranata

Berita Terkini Lainnya