Comscore Tracker

Gugus Tugas: Pemberlakuan New Normal Diputuskan oleh Kepala Daerah

Masyarakat yang menentukan keberhasilan new normal

Jakarta, IDN Times - Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 mendorong pemerintah daerah untuk menilai kelayakan wilayahnya masing-masing soal kesiapan memberlakukan normal baru atau new normal

Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, dr. Wiku Adisasmito mengatakan, penilaian berupa penentuan zonasi suatu daerah yang ditandai dengan keterangan warna berebda-beda. 

Pertama, kami ingin menyampaikan bahwa pemulihan daerah menuju kondisi produktif dan aman dari COVID-19 ini menggunakan indikator-indikator yang diadopsi dari WHO. Indikator-indikator ini terdiri dari tiga kriteria penting,” kata Wiku melalui keterangan tertulisnya, Kamis (4/6) malam.

Apa saja tiga indikator Badan Kesehatan Dunia (WHO) sebagai syarat new normal yang dirujuk oleh Wiku?

1. Epidemiologi berbasis data jadi faktor rujukan

Gugus Tugas: Pemberlakuan New Normal Diputuskan oleh Kepala DaerahIlustrasi petugas medis memeriksa kondisi pasien virus corona menggunakan APD. ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto

Tiga syarat yang dirujuk WHO untuk penerapan normal baru, antara lain epidemiologi, surveilans kesehatan masyarakat, dan pelayanan kesehatan. Tiga rujukan itu harus berbasis data yang tersedia di setiap daerah. Misalnya laju kasus positif, orang dalam pemantauan (ODP), pasien dalam pengawasan (PDP).

“Selain itu, kami juga menggunakan pendekatan tingkat kesembuhan, serta kematian atau mortalitas, digabung juga dengan pemeriksaan spesimen, dan yang terakhir juga dengan jumlah tempat tidur di rumah sakit rujukan,” ucap Wiku.

Wiku mengatakan, hasil kalkulasi untuk setiap daerah akan diberikan bobot nilai pada setiap kategori. Datanya berasal dari data surveilans dan database dari rumah sakit se-Indonesia, yang dari dulu selalu dikumpulkan ke Kementerian Kesehatan.

Data-data yang akan dianalisis merupakan data kumulatif mingguan, sedangkan status risiko dari suatu daerah, akan dimutakhirkan secara berkala tiap minggu, per kabupaten dan kota, selain juga menjelaskan tentang kondisi kolektif dari sebuah provinsi.

Baca Juga: Pedoman New Normal dari WHO Saat Pandemik COVID-19, Begini Isinya

2. Kepala daerah bertanggung jawab atas keputusan menjalankan new normal

Gugus Tugas: Pemberlakuan New Normal Diputuskan oleh Kepala DaerahKetua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito (YouTube.com/BNPB Indonesia)

Wiku menyampaikan bahwa Ketua Gugus Tugas Nasional Doni Monardo sudah memberikan arahan kepada pimpinan daerah, baik bupati dan wali kota dan gubernur. Doni meminta kepala daerah atau ketua gugus tugas di masing-masing wilayah untuk mempertimbangkan pengambilan keputusan pemberlakuan new normal.

“Kemampuan daerah untuk betul-betul dapat menjalankan kegiatannya. Demikian pula, bahwa proses tersebut juga melakukan konsultasi dan koordinasi dengan para pihak yang ada di daerah, berkonsultasi dengan DPRD, dengan tokoh masyarakat, dengan media, sehingga semua pihak betul-betul ikut terlibat dalam pengambilan keputusan untuk masing-masing daerahnya,” ujarnya.

3. Berhasil atau tidaknya penerapan new normal ada di tangan masyarakat

Gugus Tugas: Pemberlakuan New Normal Diputuskan oleh Kepala DaerahMeski telah mengenakan masker, namun jemaah tidak membuat jarak aman untuk menghindari potensi penyebaran virus corona. Indra Abriyanto unttuk IDN Times

Wiku melanjutkan, Gugus Tugas berperan memantau dan mengevaluasi pemberlakuan new normal. Sehingga kebijakan berjalan sesuai kemampuan masing-masing. 

“Jadi, tidak ada perlakuan yang sama untuk semua daerah dalam konteks pemulihan aktivitas sosial ekonomi yang aman COVID-19,” katanya menjelaskan.

Menurut Wiku, berhasil atau tidaknya penerapan normal baru sangat tergantung kepada tingkat kedisiplinan dan kesadaran kolektif masyarakat. Terutama dalam menjalani berbagai protokol kesehatan.

“Kita harus memastikan protokol 4 sehat 5 sempurna era COVID-19, yaitu menggunakan masker, jaga jarak, cuci tangan sebelum menyentuh mata, hidung, dan mulut, istirahat yang cukup, olahraga yang cukup, dan jangan panik, serta mengkonsumsi makanan yang bergizi,” ucap Wiku.

4. Gugus tugas akan terus memberikan informasi dan evaluasi soal penerapan new normal di daerah

Gugus Tugas: Pemberlakuan New Normal Diputuskan oleh Kepala DaerahKetua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo saat menyerahkan bantuan di gedung Grahadi. Dokumentasi Humas Pemprov Jatim

Wiku mengatakan ketika suatu daerah memilih untuk memberlakukan normal baru, maka Gugus Tugas dan pemerintah akan memberi informasi pendampingan, arahan dan evaluasi mengenai perkembangan keadaan di setiap daerah.

“Kami berharap bahwa kerja sama dari semua pihak ini akan membawa kondisi yang lebih baik untuk Indonesia secara keseluruhan,” ujarnya.

https://www.youtube.com/embed/mP5MdTCKk2s

Baca Juga: New Normal, Kampanye Terorganisasi Pemerintah?

Topic:

  • Aan Pranata

Berita Terkini Lainnya