Comscore Tracker

Bawaslu: Pilkada Bulukumba Masuk Daftar Kerawanan Tinggi Politik Uang

Bulukumba masuk daftar 28 daerah paling rawan se-Indonesia

Jakarta, IDN Times - Sebanyak 33 daerah penyelenggara Pilkada Serentak 2020 terindikasi rawan politik uang jelang pemungutan suara 9 Desember mendatang. Demikian disampaikan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Mochammad Afifuddin.

Afif menjelaskan, 33 daerah itu terbagi dalam dua kategori yakni di tingkat kabupaten/kota sebanyak 28 daerah dan tingkat provinsi lima daerah.

"Dalam isu politik uang, 28 kabupaten/kota terindikasi rawan tinggi dan 238 kabupaten/kota terindikasi rawan sedang,” kata Afif dalam keterangan tertulisnya, Minggu (6/12/2020).

Baca Juga: ASN Bulukumba Dominasi Temuan Pelanggaran Netralitas Pilkada di Sulsel

1. Di Sulsel, Pilkada Bulukumba masuk daftar daerah yang rawan politik uang

Bawaslu: Pilkada Bulukumba Masuk Daftar Kerawanan Tinggi Politik UangIlustrasi pilkada serentak (IDN Times/Mardya Shakti)

Adapun daerah kabupaten/kota yang paling rawan politik uang antara lain Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Kediri, Kabupaten Melawi, Kabupaten Kutai Barat, Kota Balikpapan, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Pasangkayu, Kabupaten Jember, Kabupaten Lingga, dan Kabupaten Bulukumba.

"Sedangkan di tingkat pemilihan gubernur, lima provinsi terindikasi rawan tinggi dan empat provinsi masuk dalam kategori rawan sedang. Urutannya adalah Sumatra Barat, Jambi, Bengkulu, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah,” ujarn Afif.

2. Patroli Bawaslu selama masa tenang pilkada

Bawaslu: Pilkada Bulukumba Masuk Daftar Kerawanan Tinggi Politik UangAnggota Bawaslu Mochammad Afifudin (Dok.Humas Bawaslu)

Untuk mencegah terjadinya hal tersebut, kata Afif, Bawaslu akan menggelar patroli pengawasan antipolitik uang selama masa tenang pilkada yakni 6-8 Desember.

“Kewenangan kami adalah lakukan pencegahan potensi pelangggaran. Karena salah satu tahapan rawan adalah masa tenang, dan menjadi masa tenang tidak tenang bagi paslon dan timses,” tuturnya.

3. Patroli pengawasan dilakukan Bawaslu bekerja sama dengan kepolisian

Bawaslu: Pilkada Bulukumba Masuk Daftar Kerawanan Tinggi Politik UangBawaslu merilis indeks kerawanan Pilkada 2020 (Dok.Humas Bawaslu)

Alumni Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta ini menambahkan, dalam melakukan patroli pengawasan saat masa tenang, jajaran Bawaslu bakal melibatkan kepolisian. Dia mengatakan, satuan polisi turun bersama pengawas untuk memastikan tidak ada tindak pidana pemilihan.

“Patroli ini untuk memastikan masa tenang bebas dari kegiatan politik. Juga kemungkinan adanya alat peraga yang belum dibersihkan. Seluruh jajaran pengawas di semua tingkatan harus koordinasi dengan semua pihak. Seperti aparat keamanan, kepolisian, dan tokoh agama,” kata Afif.

Baca Juga: Empat Paslon Pilkada Bulukumba Beradu Gagasan Pengembangan Pariwisata

Topic:

  • Irwan Idris

Berita Terkini Lainnya