Pemerintah Terbitkan Aturan Ojek Online dan Pangkalan
IDN Times/Debbie Sutrisno
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat) Budi Setiyadi menyatakan, regulasi mengenai perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, telah diterbitkan per 11 Maret 2019.
"Saat ini saya masih akan membuat Surat Keputusan Menteri yang akan mengatur besaran biaya jasa dari ojek online ini,” ujar Budi dalam keterangan tertulis, Kamis (21/3).
Baca Juga: Jokowi: Saya Marah Kalau Ada yang Meremehkan Pengemudi Ojek Online
1. Tarif disesuaikan tiap daerah
go-ride.co.idBudi menjelaskan, biaya jasa dibagi menjadi biaya langsung dan biaya tak langsung. Untuk menentukannya diperhatikan dari segi ekonomi, sosial, dan budaya.
“Masing-masing daerah punya persepsi dan ekspektasi yang berbeda terkait tarif. Paling lambat akan diselesaikan dalam minggu ini," katanya
Menyangkut biaya jasa ojek online, pihaknya juga menerima beberapa masukan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).
2. Menggunakan sistem tarif batas bawah dan batas atas
IDN Times/Fitria MadiaLebih lanjut Budi mengungkapkan, pengaturan biaya jasa akan menggunakan sistem tarif batas bawah dan batas atas.
Editor’s picks
"Adanya tarif batas atas ini penting agar masyarakat dapat terlindungi dari tarif yang dinaikkan dengan semena-mena," terangnya.
3. Tidak hanya mengatur ojek online tapi juga ojek pangkalan
IDN Times/Ardiansyah FajarDirektur Angkutan Jalan Ahmad Yani menambahkan, regulasi ini tidak hanya mengatur tentang ojek online tapi juga ojek pangkalan
Ahmad mengatakan, ojek pangkalan diatur seputar persyaratan teknis dan cara pengemudi mengendarai kendaraan dengan berkeselamatan.
“Keselamatan, kemitraan, suspend, dan biaya jasa adalah poin-poin yang menjadi isi utama dalam PM 12/2019. Itu semua dirangkum dalam 21 pasal,” tambah Yani.
4. Diharapkan ojek online dan pangkalan bersaing sehat
IDN Times/DaruwaskitaBudi melanjutkan, dengan adanya regulasi baru ini diharapkan terjadi persaingan sehat antara kedua aplikator ojek yang ada saat ini.
“Jangan sampai salah satu mati dan yang lainnya diuntungkan. Kedua-duanya harus tetap hidup supaya tidak terjadi monopoli usaha. Apalagi kata Pak Presiden, menjadi pengemudi itu profesi yang mulia dan terlebih ini sudah menjadi profesi bagi banyak orang menyandarkan hidupnya,” jelas Dirjen Hubdat Budi Setiyadi.
Baca Juga: 3 Tingkah Lucu Jokowi Saat Temui Pengemudi Ojek Online
Berita Terkini Lainnya
