Comscore Tracker

Nadiem: Ada Guru  Gadaikan Motor untuk Tutupi Biaya Operasional

Guru dan kepala sekolah mengeluh keterlambatan dana BOS

Jakarta, IDN Times - Penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kerap molor di awal tahun, sehingga kepala sekolah mencari cara untuk menutup biaya operasional. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makariem mengungkapkan kondisi itu pada konferensi pers kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (10/2).

Nadiem mengatakan bahwa tak sedikit guru dan kepala sekolah yang mengeluhkan keterlambatan dana BOS.

"Yang terjadi di awal tahun, sering sekali terlambat menerima BOS, ada yang bisa terlambat sampai 3 bulan, 4 bulan bahkan ada yang lebih dari itu," ujarnya.

Baca Juga: Unhas Dukung Kebijakan Kampus Merdeka

1. Ada guru yang menggadai barang pribadi demi keberlangsungan sekolah

Nadiem: Ada Guru  Gadaikan Motor untuk Tutupi Biaya OperasionalMendikbud Nadiem Makarim, Menkeu Sri Mulyani, dan Mendagri Tito Karnavian dalam acara Sinergi Pengelolaan Dana BOS dan Dana Desa Berbasis Kinerja (Dok.IDN Times/Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbud)

Telatnya pencairan dana BOS, kata Nadiem, berdampak pada kondisi sekolah. Seringnya, kepala sekolah terpaksa menalangi biaya operasional. Ini berlaku terutama pada sekolah yang tidak punya uang untul biaya operasional.

"Ceritanya luar biasa macam-macam, ada cerita-cerita kepala sekolah bahkan guru yang menggadaikan motornya atau barang  pribadinya untuk bisa menalangi biaya operasional. Bahkan, ada juga kepala sekolah yang meminjam ke orangtua murid untuk biaya operasional," kata Nadiem.

2 . Menkeu pastikan penyaluran dana BOS langsung ke sekolah

Nadiem: Ada Guru  Gadaikan Motor untuk Tutupi Biaya OperasionalTwitter.com/kemendikbud_RI

Pada kesempatan sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan rencana penyaluran Dana BOS dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) langsung ke Rekening Sekolah. Kebijakan yang dimulai tahun 2020 ini untuk memangkas birokrasi.

Dengan langkah tersebut, diharapkan sekolah dapat lebih cepat menerima dan menggunakan Dana BOS tersebut untuk operasional di sekolah.

Perubahan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 9/PMK.07/2020 tentang Perubahan PMK No. 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik.

“Dana BOS ini merupakan dana yang digunakan dalam kegiatan operasional kegiatan belajar mengajar di sekolah dasar dan menengah, baik dalam bentuk BOS Reguler, Kinerja, maupun Afirmasi, dengan alokasi sebesar Rp54,32 triliun untuk 45,4 juta siswa pada tahun 2020," ujarnya.

Baca Juga: Akademisi Unhas Bahas Natuna: Gunakan Dialog dan Diplomasi Strategis!

3. BOS tahun ini dicairkan tiga kali dalam satu tahun

Nadiem: Ada Guru  Gadaikan Motor untuk Tutupi Biaya OperasionalMendikbud Nadiem Makarim dan Menkeu Sri Mulyani dalam acara Sinergi Pengelolaan Dana BOS dan Dana Desa Berbasis Kinerja (Dok.IDN Times/Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbud)

Selain itu, terdapat perubahan skema dalam tahapan penyaluran. Dana BOS yang semula dilakukan triwulanan atau sebanyak empat kali, kini menjadi tiga kali dengan proporsi yang lebih besar.

Tahapan penyaluran mengalami perubahan dari sebelumnya empat kali dengan rincian 20 persen, 40 persen, 20 persen, 20 persen, sekarang menjadi 3 kali, yakni 30 persen, 40 persen, 30 persen.

4. Pencairan dana BOS menunggu rekomendasi Kemendikbud

Nadiem: Ada Guru  Gadaikan Motor untuk Tutupi Biaya OperasionalMenteri Keuangan Sri Mulyani dalam acara Sinergi Pengelolaan Dana BOS dan Dana Desa Berbasis Kinerja (Dok.IDN Times/Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbud)

Penyaluran Dana BOS nantinya akan dilakukan setelah Kemenkeu menerima rekomendasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berdasarkan laporan yang di-input langsung oleh sekolah melalui Aplikasi Dana BOS. Hal ini ditujukan agar data Dana BOS tiap sekolah lebih akurat dan pelaporan yang lebih sederhana.

"Selain itu, aspek akuntabilitas tetap terjaga, karena penyaluran Dana BOS akan tetap ditatausahakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi/Kabupaten/Kota melalui mekanisme pengesahan belanja," tambah dia.

Baca Juga: Nadiem Makarim: 50 Persen Dana BOS untuk Guru Honorer

Topic:

  • Aan Pranata

Berita Terkini Lainnya