KPA Sebut 5 Masalah Ini Akan Terjadi Jika RUU Cipta Kerja Diterapkan

2. RUU Cipta Kerja akan memperparah ketimpangan penguasaan tanah dan konflik agraria di Indonesia

Enam kategori konflik agraria di Jawa Timur dalam catatan akhir tahun 2019 LBH Surabaya (IDN Times/Istimewa)

Dewi mengungkapkan, KPA mencatat di tahun 2019 saja terjadi 279 letusan konflik agraria seluas 734.239,3 hektare yang berdampak pada 109.042 Kepala Keluarga.

Jadi selama 5 tahun tahun terakhir telah terjadi 2.047 letusan konflik agraria di sektor perkebunan, kehutanan, pertambangan, pesisir pulau-pulau kecil, pertanian, infrastruktur dan properti.

"Sementara ketimpangan penguasaan tanah di Indonesia mencapai 0.68, artinya 1 persen penduduk menguasai 68 persen tanah di Indonesia. Apabila RUU Cipta Kerja disahkan akan memperparah situasi krisis agraria di atas," bebernya.

3. RUU Cipta Kerja mempermudah perampasan, penggusuran, dan pelepasan hak atas tanah atas nama pengadaan lahan untuk kepentingan infrastruktur dan bisnis

Ilustrasi penggusuran rumah. (IDN Times/Debbie Sutrisno)

Dewi menegaskan, RUU Cipta Kerja hendak mengubah pasal-pasal dalam UU No.2/2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Infrastruktur demi Kepentingan Umum, dengan dasar argumentasi hambatan pengadaan lahan bagi investasi dan kegiatan bisnis.

Menurut Dewi, hal ini mengandung sejumlah persoalan yakni proyek pengadaan tanah bukan proyek infrastruktur semata, namun harus diperhitungkan dampak sistemik degradasi ekonomi, sosial, dan budaya pada lokasi dan masyarakat terdampak.

"Dalam praktiknya banyak proses pengadaan tanah, pembebasan lahan, dan penetapan ganti kerugian yang dijalankan secara tidak transparan dan berkeadilan oleh pemerintah dan pemilik proyek," papar Dewi.

Selain itu, RUU Cipta Kerja memudahkan proses pengadaan tanah dengan berdasarkan “penetapan lokasi” suatu pembangunan proyek, tanpa ada kajian dampak ekonomi-sosial masyarakat, tidak perlu dipenuhi oleh perusahaan.

4. RUU Cipta Kerja mempercepat alih fungsi tanah pertanian di Indonesia

Kampung Wisata Sawah Desa Pematang Johar (IDN Times/Yurika Febrianti)

Dewi mengatakan, tanpa RUU Cipta Kerja saja, tercatat dalam 10 tahun yakni mulai 2003 sampai 2013, konversi tanah pertanian ke fungsi non-pertanian per menitnya 0.25 hektare dan 1 (satu) rumah tangga petani hilang atau terlempar ke sektor non-pertanian.

Terjadi penyusutan lahan yang dikuasai petani dari 10,6 persen menjadi 4,9 persen, guremisasi mayoritas petani pun terjadi di mana 56 persen petani Indonesia adalah petani gurem.

Menurut laporan Kementerian Pertanian, berdasarkan hasil kajian dan monitoring KPK terkait Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), luas lahan baku sawah, baik beririgasi maupun nonirigasi, mengalami penurunan rata-rata seluas 650 ribu hektare per tahun.

"Dihapusnya keharusan kajian kelayakan strategis, rencana alih fungsi tanah, dan kesesuaian rencana tata ruang wilayah, akan mempercepat terjadinya perubahan lanskap tanah pertanian di Indonesia," paparnya.

5. RUU Cipta Kerja memperkuat potensi kriminalisasi dan diskriminasi hak terhadap petani dan masyarakat adat

ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah

Dewi menambahkan, pada catatan akhir tahun 2019 KPA mencatat, sepanjang 2019 saja terjadi 259 kasus penangkapan petani, masyarakat adat, dan pejuang hak atas tanah.

Jika diakumulasi selama 5 tahun terakhir, ada 1.298 kasus kriminalisasi terhadap rakyat akibat mempertahankan hak atas tanah dan wilayah hidupnya.

Menurut Dewi, melalui RUU Cipta Kerja, ancaman kriminalisasi dan diskriminasi hak atas tanah bagi petani dan masyarakat adat semakin menguat, karena pemerintah hendak memperkuat Undang-Undang No. 41/1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang No. 18/2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H).

"Padahal, dua UU ini terbukti sudah banyak mengkriminalkan petani dan masyarakat adat yang berkonflik dengan kawasan hutan," tegasnya.

Baca Juga: DPR: RUU Cipta Kerja Tidak Boleh Bertentangan dengan UUD