Comscore Tracker

Bukan Bantuan Sembako, Masyarakat Nduga Papua Ingin Hidup Tenang

Operasi militer terindikasi melanggar HAM

Jakarta, IDN Times - Tim investigasi kasus Nduga Papua menemukan indikasi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam operasi militer yang dilakukan aparat TNI/Polri usai pembantaian puluhan pekerja PT Istaka Karya. Peristiwa penyerangan itu dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya pada 2 Desember 2018 lalu.

Operasi militer yang digelar TNI/Polri membuat masyarakat Nduga tidak tenang. Masyarakat Nduga kehilangan tempat tinggal karena rumahnya hancur ketika militer melakukan pengejaran terhadap anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB). Warga pun meninggalkan tempat tinggal mereka karena khawatir menjadi korban operasi militer tersebut.

Masyarakat Nduga pun bahkan menolak bantuan sembako dari pemerintah. Lantas, apa yang mereka inginkan?

1. Masyarakat Nduga ingin hidup dengan tenang

Bukan Bantuan Sembako, Masyarakat Nduga Papua Ingin Hidup TenangIDN Times/Axel Jo Harianja

Direktur Yayasan Teratai Hati Papua, Pater Jhon Jongga mengatakan, pemerintah melalui Kementerian Sosial sebenarnya sudah memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak konflik di Nduga itu. Akan tetapi, mereka semua tidak menginginkan hal itu.

"Tapi yang kami perlu, kami bisa aman kembali ke kampung kami, bangun kampung kami bisa buat kebun di Ssana, kami punya anak bisa sekolah di sana," jelasnya di Kantor Amnesty Internasional Indonesia, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (14/8).

2. Bantuan makanan dari pemerintah tidak sesuai dengan kebiasaan masyarakat Nduga

Bukan Bantuan Sembako, Masyarakat Nduga Papua Ingin Hidup TenangGoogle Map

Menurut Pater, stok makanan di Nduga memang menipis. Namun, bantuan yang dikirimkan oleh pihak pemerintah tidak sesuai dengan karakter khas masayarakat sipil Nduga Papua.

"Mereka hanya makan makanan asli seperti ubi, singkong,sayur-sayuran itu saja. Kenapa (pemerintah) harus bawa beras dari Jakarta atau supermie (mi instan) yang sudah mau expired?'' sambungnya.

Baca Juga: Polisi yang Tewas Tertembak di Papua Diberangkatkan ke Makassar

3. Masyarakat Nduga tidak bisa kembali ke kampungnya

Bukan Bantuan Sembako, Masyarakat Nduga Papua Ingin Hidup TenangIDN Times/Axel Jo Harianja

Sejak awal konflik pada Desember 2018, kondisi keamanan di Nduga tidak menentu. Masyarakat takut tinggal di kampungnya dan memilih mengungsi ke kabupaten lain. Terlebih, sebagian besar fasilitas di sana sudah rusak. Bahkan, mereka mengalami trauma masa lalu seperti halnya kasus-kasus kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang sudah berlangsung lama sejak 1965.

Selain itu, Pater juga mempertanyakan kebijakan pembangunan infrastruktur fisik yang didengungkan Presiden Joko 'Jokowi' Widodo. Ia mempertanyakan untuk siapa sebenarnya program infrastruktur tersebut.

"Begitu banyak persoalan-persoalan yang bertentangan dengan nilai-nilai adat mereka. Misalnya soal tanah, pembangunan jalan, itu begitu alat berat masuk bongkar semua gunung lahan, tanpa pembicaraan. Ini juga satu hal lain yang pemerintah tidak mau hiraukan itu," ungkap Pater.

Pater kembali menegaskan, masyarakat sipil Nduga ingin kembali ke kampungnya masing-masing, jika TNI/Polri ditarik keluar dari wilayah tersebut. Pemerintah juga diminta untuk memperbaiki kampung mereka, rumah, sekolah, dan pelayanan kesehatan.

"Itu yang penting. Mereka bilang bantuan makan minum tidak perlu. Tetapi, yang sangat kami butuhkan supaya kami sehat, supaya kami punya anak-anak (bisa) sekolah," tegasnya.

4. Korban pelanggaran HAM di Nduga mencapai 182 orang

Bukan Bantuan Sembako, Masyarakat Nduga Papua Ingin Hidup TenangIDN Times/Axel Jo Harianja

Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua, Theo Hasegem sebelumnya mengatakan, korban meninggal atas pelanggaran HAM di Kabupaten Nduga, Papua, ada 182 orang. Berdasarkan hasil investigasi timnya, korban meninggal itu disebabkan oleh beberapa hal.

"Meninggal karena sakit, hidup lama di hutan. Melahirkan dan meninggal tidak ada pertolongan medis. Ada yang meninggal karena lapar," katanya.

Theo menjelaskan, korban sebenarnya ada 184 orang. Akan tetapi, ada dua orang yang diduga masih hidup meski tidak diketahui keberadaannya. Berikut rincian Korban meninggal dunia di Kabupaten Nduga sejak 2 Desember 2018 hingga 18 Juli 2019.

- Korban laki-laki dewasa meninggal 69 orang
- Korban perempuan dewasa meninggal 21 orang
- Korban anak laki-laki meninggal 20 orang
- Korban anak perempuan meninggal 21 orang
- Korban balita perempuan meninggal 14 orang
- Korban balita laki-laki meninggal 12 orang
- Korban bayi laki-laki meninggal 17 orang
- Korban bayi perempuan meninggal 8 orang.

Baca Juga: 5 Fakta Brigpol Anumerta Hedar yang Gugur Saat Bertugas di Papua

Topic:

  • Irwan Idris

Just For You