Comscore Tracker

Mahfud MD: Pemerintah Tak Melarang Nonton Film G30S/PKI

Yang dilarang saat menonton dengan berkerumun

Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan pemerintah tidak melarang masyarakat menonton film G30S/PKI. Pemerintah juga tidak mempersoalkan film itu tayang di stasiun televisi.

"Mau nonton di YouTube silakan. Siapa yang larang? Yang dilarang itu yang melanggar protokol kesehatan, kerumunan," ujar Mahfud dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC) bertajuk Ideologi PKI Masih Hidup? yang disiarkan tvOne, Selasa, 29 September 2020 malam.

Baca Juga: Fakta-Fakta Kontroversial Film G30S/PKI hingga Berhenti Ditayangkan

1. Pemerintah larang menonton film G30S/PKI sambil berkerumun

Mahfud MD: Pemerintah Tak Melarang Nonton Film G30S/PKIMenkopolhukam Mahfud MD pada acara silaturahmi bareng para seniman di Warung Bu Ageng, Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Sabtu (29/8/2020). IDN Times/Tunggul Damarjati

Mahfud menerangka, pemerintah melarang jika masyarakat menonton menonton film G30S/PKI secara berkerumun. Sebab saat ini masih dalam kondisi pandemik COVID-19.

Mahfud kemudian mencontohkan kegiatan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di Surabaya, Jawa Timur, pada Senin, 28 September 2020. Acara dibubarkan sebab dianggap menimbulkan kerumunan.

"Karena itu melanggar hukum, tidak ada izin, kumpul-kumpul. Bukan karena KAMI-nya yang dilarang. Di tempat lain juga dibubarkan, ditangkap setiap hari," kata dia.

Mahfud sendiri enggan mengomentari lebih jauh soal sejarah G30S/PKI. Pemerintah, kata dia, juga tak menilai mana yang benar atau pun salah dari film tersebut.

"Itu urusan ilmu. Pemerintah berdasarkan dasar hukumnya saja yang ada di aturan hukum. Komunisme itu dilarang," ucap dia.

2. Polri juga melarang masyarakat nonton film G30S/PKI berkerumun

Mahfud MD: Pemerintah Tak Melarang Nonton Film G30S/PKIKepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol. Awi Setiyono (Dok. Humas Polri)

Sebelumnya, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Awi Setiyono menegaskan polisi tidak akan memberi izin keramaian atau kerumunan untuk agenda nonton bareng film G30S/PKI.

"Polri tidak akan mengeluarkan izin untuk keramaian. Kalau mau nonton ya silakan nonton masing-masing," kata Awi dalam keterangan pers di Mabes Polri, Senin, 28 September 2020.

Awi menjelaskan, salah satu pertimbangan larangan ini adalah berkaitan dengan kondisi kesehatan di tengah pandemik COVID-19.

"Yang jelas Polri tidak akan mengeluarkan izin keramaian, ingat keselamatan jiwa masyarakat itu yang paling utama, dan ini masih dalam masa pandemik COVID-19," kata dia.

3. Mahfud MD: Nonton film G30S/PKI hukumnya mubah

Mahfud MD: Pemerintah Tak Melarang Nonton Film G30S/PKIMenkopolhukam Mahfud MD dalam acara peringatan delapan tahun Undang-undang Keistimewaan (UUK), Senin (31/8/2020). IDN Times/Tunggul Damarjati

Setiap akhir September, film G30S/PKI merupakan tontonan yang sering dibicarakan. Pemutaran film itu di televisi kerap jadi polemik di masyarkat. Film yang menggambarkan pembantaian oleh orang-orang Partai Komunis Indonesia (PKI) ini menimbulkan pro dan kontra.

Mahfud MD, sebelumnya juga mengatakan, pemerintah tak melarang dan tak mewajibkan masyarakat menonton film tentang kekejaman PKI pada pahlawan revolusi itu. 

"Pemerintah tidak melarang atau pun mewajibkan untuk nonton film G30S/PKI tersebut. Kalau pakai istilah hukum Islam mubah. Silakan saja," kata Mahfud Minggu, 27 September 2020, seperti dikutip di akun Twitter-nya, @mohmahfudmd.

Baca Juga: Ngaku Nonton Film G30S/PKI di YouTube, Mahfud MD: Hukumnya Mubah

Topic:

  • Aan Pranata

Berita Terkini Lainnya