Comscore Tracker

Sidang Sengketa Pilpres, BW Ungkap Modus Dugaan Kecurangan Paslon 01

BW duga proses kecurangan menggunakan sistem IT tertentu

Jakarta, IDN Times - Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi mengemukakan dugaan kecurangan dalam proses Pemilihan presiden (Pilpres) 2019 pada Sidang perdana sengketa Pilpres yang digelar di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (14/6).

Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto (BW), menuturkan bahwa terdapat fakta terjadinya penggerusan dan penggelembungan suara dalam proses Pemilu Presiden 2019. Kata BW, berdasarkan hitungan tim secara internal, ada penggerusan suara 02 sebesar lebih dari 2.500.000 dan penggelembungan suara 01 sekitar di atas 20.000.000.

"Sehingga perolehan sebenarnya untuk suara pasangan 01 sekitar 62.886.362 atau 48 persen dan suara untuk pasangan 02 sekitar 71.247.792 atau 52 persen," kata BW melalui keterangan yang dibacakannya.

BW menduga proses penggerusan dan penggelembungan suara dilakukan menggunakan teknologi informasi. Sebab, menurut BW, ditemukan adanya indikasi proses rekayasa dengan menggunakan sistem IT tertentu.

Lebih jauh BW menambahkan, fakta tersebut menuntut pemeriksaan form C1 di Mahkamah Konstitusi harus selangkah lebih maju dengan memperhatikan, melibatkan, dan menggunakan IT dalam proses menguji, konfirmasi, dan klarifikasi suara tersebut di dalam form C1 yang terdapat di dalam Sistem Informasi Penghitungan Suara KPU untuk mengetahui Digital Fraud yang terdapat di dalam sistem infomasi tersebut.

"Bukankah KPU diwajibkan memiliki informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu secara keseluruhan sesuai Pasal 14 jo Pasal 218 UU No. 7 Tahun 2017? Sehingga seyogianya pemeriksaan atas keabsahan hasil Pemilu juga perlu menggunakan atau membandingankannya dengan IT," jelasnya.

Ditambahkan BW, bahwa terdapat ancaman sanksi pidana bila ada pihak yang dengan sengaja merusak, mengganggu, dan mendistorsi sistem informasi penghitungan suara sesuai Pasal 536 UU Nomor 7 Tahun 2017.

Selanjutnya BW mengungkapkan, KPU mengatur secara khusus soal sistem informasi penghitungan suara melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2019 dan PKPU Nomor 4 Tahun 2019.

Berdasakan hasil analisis IT dan IT forensik yang dilakukan atas sistem informasi hasil penghitungan suara KPU, menurut BW, tim IT juga menemukan kecurangan berupa penggelembungan suara di 25 provinsi dan menyebar di beberapa Propinsi di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi dan Bali, Nusa Tenggara Timur, dan terjadi di lebih dari 400 Kabupaten/Kota.

"Jika dilihat dari besar jumlah suara, penggelembungan suara terbesar terjadi di Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Lampung," papar BW.

Bila dicermati dari persentasi penggelembungan suara oleh pasangan 01, BW berujar bahwa penggelembungan suara terbesar terjadi di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Jawa Barat dan Jambi, Kalimantan Selatan, dan Bengkulu.

"Sedangkan untuk provinsi Jawa Timur penggelembungan terbesar terjadi di Trenggalek, Tuban, Mojokerto, Jombang, Gresik, Kota Pasuruan, Pasuruan, Kota Probolinggo, Nganjuk, dan Probolinggo. Sedangkan untuk Jawa Barat, penggelembungan terbesar terjadi di Kota Cirebon, Cirebon, Indramayu, Sukabumi, Purwakarta, Karawang, Majalengka, Bekasi, Bogor, Subang, dan Kuningan," ujarnya.

Baca Juga: Ribuan Massa GNKR akan Kawal Sidang MK di Patung Kuda

Topic:

  • Irwan Idris

Just For You