Twitter Akan Berhenti Terima Iklan Politik Mulai November, Kenapa?
Ilustrasi Twitter (Pixabay)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Media sosial terbesar dunia, Twitter, akan berhenti menerima iklan politik secara global. Hal itu dinyatakan langsung oleh pendiri Twitter Jack Dorsey dalam cuitan di akun Twitter miliknya.
"Kami membuat keputusan untuk memberhentikan semua iklan politik secara global. Kami percaya jangkauan pesan politik harus diperoleh, bukan dibeli," tulis Dorsey, Kamis (31/10).
Lantas, apa tujuan Dorsey menghentikan iklan politik ini?
Baca Juga: 3 Isu Terpanas di Twitter Versi Drone Emprit Pasca-Pengumuman Kabinet
1. Iklan di internet bisa memberikan risiko pada politik
(Ilustrasi) IDN Times/Sidratul MuntahaMenurut Dorsey, iklan di internet tergolong kuat dan efektif bagi pengiklan, sehingga hal tersebut bisa memberikan risiko yang signifikan untuk politik.
"Di mana hal tersebut bisa digunakan untuk memengaruhi pilihan yang berdampak pada kehidupan jutaan orang," ujar dia.
Dia mengatakan Twitter hanya menghentikan iklan kandidat politik. Penghentian iklan politik ini bertujuan untuk mencegah tersebarnya informasi palsu alias hoaks.
2. Ada cara lain untuk mendapat pengaruh politik yang lebih besar tanpa beriklan
(Ilustrasi) IDN Times/Lazuardi PutraDorsey mengatakan untuk meraih pengaruh politik berskala besar, ada cara lain tanpa harus beriklan di Twitter.
"Kami sadar kami adalah bagian kecil dari ekosistem periklanan politik yang jauh lebih besar. Beberapa orang mungkin berargumen bahwa tindakan kami bisa menguntungkan petahana," kata dia.
"Namun, kami menyaksikan banyak gerakan sosial yang meraih skala masif, tanpa adanya iklan politik. Saya percaya ini hanya akan tumbuh," tutur Dorsey, melanjutkan.
3. Penutupan iklan politik mulai berlaku pada 22 November
techcrunch.comKebijakan barunya ini, kata Dorsey, akan diumumkan pada 15 November. Termasuk beberapa pengecualian, misalnya seperti iklan yang mendukung pendaftaran pemilih masih akan diizinkan.
Dorsey menambahkan kebijakan barunya tersebut akan mulai diterapkan pada 22 November 2019.
Baca Juga: Facebook dan Twitter akan Didenda Rp500 Juta Jika Ada Konten Berbahaya
Berita Terkini Lainnya
