Comscore Tracker

Ketua MPR Sebut Isi UU Cipta Kerja Sengaja Didiskreditkan

Bamsoet menjelaskan soal isu-isu terkait UU Ciptaker

Jakarta, IDN Times - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo menyebut ada berita bohong atau hoaks terkait isi Undang-Undang Cipta Kerja yang baru disahkan DPR bersama Pemerintah.

Menurut pria yang akrab disapa Bamsoer, ada kelompok yang sengaja membuat propaganda negatif soal UU Ciptaker. Masyarakat diminta tidak memercayai soal itu.

"Di luar sana berkembang berbagai propaganda, hoaks, misinformasi, mau pun disinformasi yang mendiskreditkan UU Cipta Kerja," ujar laki-laki yang lebih akrab dipanggil Bamsoet tersebut seperti dikutip dari ANTARA, Kamis (8/10/2020).

1. Tidak ada penghapusan UMK dan UMS

Ketua MPR Sebut Isi UU Cipta Kerja Sengaja DidiskreditkanIlustrasi Kerja (IDN Times/Besse Fadhilah)

Bamsoet kemudian menjelaskan seputar isi UU Ciptaker. Salah satunya soal isu penghapusan upah minimum kabupaten/kota (UMK), dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMS). Dia menyatakan isi undang-undang tidak seperti itu.

"Pasal 88 C UU Cipta Kerja menyatakan Gubernur wajib menetapkan UMP (ayat 1) dan dapat menetapkan UMK (ayat 2), sementara penetapan UMK harus lebih tinggi dibanding UMP (ayat 5)," katanya. 

Baca Juga: Omnibus Law UU Cipta Kerja: Ambisi Jokowi Sejak Dilantik Presiden

2. Bamsoet menilai penyesuaian pesangon menjadi 25 gaji itu realistis

Ketua MPR Sebut Isi UU Cipta Kerja Sengaja DidiskreditkanIlustrasi uang. (IDN Times/Istimewa)

Bamsoet juga menyinggung soal pesangon. Pada peraturan sebelumnya, pesangon diberikan setara 32 kali gaji. Tapi selama ini hanya 7 persen perusahaan yang taat karena besarnya beban yang ditanggung. 

Aturan lama, kata Bamsoet, menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) serta investor. Karena itu, penyesuaian pesangon menjadi 25 kali disebut realistis, sebab tidak memberatkan perusahaan serta tidak mengecilkan pekerja.

"Ke depan, perusahaan tidak bisa berkilah dengan berbagai alasan untuk tak membayar pesangon. Bahkan dalam UU Cipta Kerja juga terdapat aturan baru perlindungan sosial berupa jaminan kehilangan pekerjaan/JKP (Pasal 18). Keberadaan JKP tak menambah beban pekerja karena keberadaannya dimaksudkan sebagai upgrading dan up-skilling serta membuka akses informasi ketenagakerjaan bagi pekerja yang menghadapi PHK," tuturnya.

3. Bamsoet bantah isu waktu kerja yang eksploitatif

Ketua MPR Sebut Isi UU Cipta Kerja Sengaja DidiskreditkanIlustrasi pekerja. IDN Times/Lia Hutasoit

Soal isu pembagian waktu kerja yang disebut eksploitatif, tidak berkeperimanusiaan dan menghilangkan hak cuti, Bamsoet juga membantah. Dia menegaskan isu itu tidak benar.

Dia menjelaskan, Pasal 77 Ayat 2 UU Cipta Kerja mengatur waktu kerja untuk 5 hari kerja sebanyak 8 jam per hari, serta untuk 6 hari kerja sebanyak 7 jam per hari.

4. UU Cipta Kerja dinilai memberi kesempatan untuk pelaku usaha digital berkembang

Ketua MPR Sebut Isi UU Cipta Kerja Sengaja DidiskreditkanANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

Menurutnya, melalui UU Cipta Kerja pelaku usaha digital diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Hal itu mengacu pada pengaturan di Pasal 77 Ayat 3 yang mengatur ketentuan Pasal 77 Ayat 2 tentang waktu kerja tidak berlaku untuk sektor usaha atau pekerjaan tertentu.

"Mengingat tren pekerjaan di era Revolusi Industri 4.0, menuntut waktu kerja yang fleksibel sesuai kesepakatan pekerja dengan pemberi kerja, ketentuan ini justru membuat pekerja lebih nyaman menggunakan waktu kerjanya, tidak perlu seharian di kantor, melainkan bisa melakukan pekerjaan dari rumah dan dari tempat mana pun," ujarnya.

Baca Juga: Pakar Hukum UGM: UU Cipta Kerja Dibuat Tanpa Partisipasi Publik

Topic:

  • Aan Pranata

Berita Terkini Lainnya