Comscore Tracker

Kemendagri Mudahkan Transgender Bikin Dokumen Kependudukan

Negara harus penuhi hak tiap orang atas dokumen kependudukan

Jakarta, IDN Times - Direktur Jenderal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, Dukcapil seluruh Indonesia akan membantu kelompok transgender untuk mendapatkan dokumen kependudukan.

Dokumen yang dimaksud antara lain, KTP elektronik, kartu keluarga (KK), dan akta kelahiran tanpa harus pusing memikirkan jenis kelamin. Zudan menyebut, para transgender yang ingin mengurus dokumen bisa bermohon di Dukcapil daerah masing-masing.

"Bagi yang sudah merekam data caranya harus diverifikasi dengan nama asli dulu. Pendataannya tidak harus semua ke Jakarta. Di daerah masing-masing juga bisa dibantu oleh Dinas Dukcapil setempat. Termasuk untuk dibuatkan KTP-elektronik sesuai dengan alamat asalnya," kata Zudan saat rapat koordinasi virtual di Jakarta, Jumat 23 April, yang disiarkan Sabtu, 24 April.

Baca Juga: Menjadi Minoritas dan Pernah Merasakan Hidup Bertahun-tahun tanpa KTP 

1. Alur pengurusan surat pindah dan akta kelahiran bagi transgender

Kemendagri Mudahkan Transgender Bikin Dokumen KependudukanIlustrasi akta kelahiran. IDN Times / Larasati Rey

Zudan mengatakan, bagi transgender yang pernah terdata dan punya KTP lama, maka Dukcapil akan memverifikasi data tersebut di database. Apabila datanya cocok, Dukcapil akan mencetak e-KTP terbaru untuk mereka.

Terkait surat pindah dan akta kelahiran, Zudan mengatakan dapat diurus secara online atau via Whatsapp di Dinas Dukcapil setempat.

"Saya sudah menunjuk pejabat pelaksana yang akan membantu sepenuhnya mengkoordinasikan para transgender mengurus dokumen kependudukannya dengan mudah," katanya.

2. Ketiadaan dokumen kependudukan berdampak pada hak hidup para transgender

Kemendagri Mudahkan Transgender Bikin Dokumen KependudukanKegiatan Pendistribusian Bantuan Untuk Waria di Jakarta Barat (Dok. QLC Jakarta dan Sanggar Teater Seroja)

Ketua Dewan Pengurus Perkumpulan Suara Kita Hartoyo, dalam kesempatan yang sama menjelaskan, ketiadaan dokumen kependudukan berdampak pada sulitnya para transgender mengakses layanan publik seperti bidang kesehatan untuk mengurus BPJS Kesehatan, bantuan sosial, dan hal lainnya. 

"Kawan-kawan transgender ini masih kerap menemui hambatan ketika mengurus layanan publik terutama terkait administrasi kependudukan. Mungkin karena miskin dan minder, malu, atau hambatan lainnya. Akibatnya mereka sulit mengurus pelayanan publik lain, seperti BPJS Kesehatan, atau sulit mendapat akses bansos. Padahal banyak di antaranya yang hidup miskin sebagai pengamen dan profesi lainnya," kata Hartoyo.

3. Pelayanan administrasi kependudukan tanpa diskriminasi gender

Kemendagri Mudahkan Transgender Bikin Dokumen KependudukanIlustrasi KTP (IDN Times/Umi Kalsum)

Kemendagri mendorong pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) kepada masyarakat tanpa diskriminasi, termasuk kepada para transgender. Untuk itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta jajaran Ditjen Dukcapil untuk selalu proaktif memaksimalkan pemberian pelayanan.

Tito percaya bahwa setiap penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) berhak atas semua pelayanan publik dasar, tanpa diskriminasi. Hal ini juga berlaku bagi kaum transgender yang kerap dipandang sebagai warga marginal dan terpinggirkan dari pergaulan masyarakat.

Baca Juga: Nasib Transpuan Kala Pandemik: Adaptasi Profesi agar Ekonomi gak Mati

Topic:

  • Irwan Idris

Berita Terkini Lainnya