Comscore Tracker

Eks Anggota HTI Bakal Dilarang Ikut Pemilu dan Pilkada

Peraturan yang sama juga ditujukan untuk eks anggota PKI

Jakarta, IDN Times - Pemerintah dan DPR tengah merancang draf revisi terhadap Undang-Undang tentang Pemilihan Umum. Salah satu isi revisi adalah melarang eks anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) untuk ikut pada pemilu dan pemilihan kepala daerah.

Eks HTI dilarang mencalonkan diri sebagai presiden, wakil presiden, anggota legislatif, hingga kepala daerah. Aturan itu tertera pada Pasal 182 Ayat 2 huruf jj dalam draf RUU Pemilu.

"jj. bukan bekas anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)," demikian bunyi pasal dalam draf revisi RUU yang diterima IDN Times, Selasa (26/1/2021).

1. Eks anggota PKI juga dilarang mengikuti pemilu dan pilkada

Eks Anggota HTI Bakal Dilarang Ikut Pemilu dan PilkadaIlustrasi korban massal G30S/PKI (IDN Times/Rosa Folia)

Tidak cuma untuk eks HTI, larangan ikut pilkada dan pemilu juga ditujukan bagi eks anggota Partai Komunis Indonesia (PKI). Itu tertuang pada Pasal 182 Ayat 2 huruf ii draf RUU Pemilu. 

"ii. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massa lainnya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI," demikian bunyi pasal tersebut.

Baca Juga: Anggota DPR: Mending Fokus Pandemik, Ketimbang Ubah UU Pemilu Lagi

2. Pemerintah membubarkan HTI pada 8 Mei 2017

Eks Anggota HTI Bakal Dilarang Ikut Pemilu dan PilkadaIDN Times/Habil Misbacul Amal

Sebelumnya, pemerintah melalui Menko Polhukam mengambil langkah untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada 8 Mei 2017. Pemerintah menganggap HTI sebagai organisasi kemasyarakatan berbadan hukum tidak melaksanakan peran positif dan terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UU Negara Republik Indonesia 1945.

Pada kala itu, HTI sempat melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Namun, PTUN Jakarta menolak gugatan HTI dan vonis tersebut dikuatkan dengan Pengadilan Tinggi Jakarta pada September 2018. 

3. Selain melarang eks HTI ikut pemilu, draf tersebut juga bahas Pilkada 2022

Eks Anggota HTI Bakal Dilarang Ikut Pemilu dan PilkadaLogistik Pilkada Tangsel (ANTARA FOTO/Fauzan)

Draf RUU Pemilu belakangan ini sedang menjadi perbincangan hangat. Selain melarang eks HTI ikut serta dalam pemilu, draf tersebut juga mengatur Pilkada 2022 yang saat ini menimbulkan pro kontra. 

Draf RUU Pemilu adalah salah satu RUU yang masuk di dalam Prolegnas Prioritas DPR RI tahun 2021.

Baca Juga: Draf RUU Pemilu Bahas Pilkada 2022, DKI Jakarta Termasuk

Topic:

  • Aan Pranata

Berita Terkini Lainnya