Dianggap Remehkan Wabah COVID-19, Menkes Terawan Didesak Mundur
Mantan Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto di Kompleks Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis 27 Februari 2020 (IDN Times/Teatrika Handiko Putri)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Makassar, IDN Times - Beberapa LSM yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil mendesak agar Presiden Joko "Jokowi" Widodo segera mencopot Terawan Agus Putranto dari jabatan sebagai Menteri Kesehatan.
Dalam keterangan pers pada hari Selasa (17/3), mereka mengecam Menkes Terawan lantaran dianggap menunjukkan sikap pongah, menganggap enteng dan anti-sains yang berimbas pada hilangnya kewaspadaan. Alhasil, kepemimpinan yang peka krisis, tanggap dan efektif dianggap telah hilang dari lingkungan Istana.
"Sejak awal di Januari/Februari, virus Corona mulai merebak di negara lain (China, Korea Selatan), dan mulai masuk ke negara tetangga (Thailand, Singapura), sikap Menkes itu meremehkan dan cenderung tidak berbasis bukti ilmiah. Misal dengan menyarankan banyak berdoa," ungkap narahubung Koalisi Masyarakat Sipil, Ricky Gunawan, saat dihubungi IDN Times pada Rabu (18/3) malam.
1. Salah satu sorotan publik adalah Menkes Terawan menggelar acara publik alih-alih ikut menerapkan social distancing
ANTARA FOTO/Humas Kementerian KesehatanKoalisi Masyarakat Sipil dalam keterangan persnya turut merinci beberapa sorotan atas kebijakan Menkes Terawan sejak strain baru Corona tersebut mulai masuk ke Indonesia. Pertama, pernyataan bahwa pasien bisa sembuh berkat daya imunitas tubuh.
Kedua, ia dianggap gagal melakukan koordinasi dengan pihak RS rujukan agar sigap melakukan pemeriksaan dan penanganan COVID-19. Mulai dari memastikan adanya anggaran dan alat, menjaga mutu/kualitas kerja tenaga medis, tenaga administrasi serta pusat data-informasi di rumah sakit.
Ketiga, Litbangkes Jakarta disebut "memonopoli" pemeriksaan sampel pasien terduga COVID-19 sehingga respons terhadap tanggap darurat turut melambat. Dan terakhir, nekat menggelar acara bersifat publik alih-alih menerapkan social distancing.
2. Menkes Terawan pun disebut belum bisa memberi jawaban meyakinkan atas kesiapan tenaga medis menangani penyebaran COVID-19
ANTARA FOTO/Adiyta Pradana Putra"Yang paling mengherankan adalah imbauan Presiden Jokowi, yang adalah atasannya langsung, untuk social distancing itu dia hiraukan dengan menggelar seremoni publik. Saya rasa harusnya Presiden Jokowi tersinggung ya ketika anak buahnya sendiri malah menggelar acara publik dan bukannya mempraktekkan social distancing," lanjut Ricky.
Selain itu, Menkes disebutnya tak bisa memberi jawaban yang jelas, meyakinkan, dan kredibel tentang solusi atas tenaga kesehatan yang jumlahnya terbatas, kesiapan dan kualitas rumah sakit untuk menampung pasien COVID-19, protokol di lapangan berjalan dengan efektif atau tidak, dan sebagainya.
"Sekarang ketika mulai ada korbannya di Indonesia, dan WHO nyatakan (COVID-19) sebagai pandemi, Menkes juga tidak tunjukkan kepekaan terhadap krisis. Tawaran bantuan negara lain, dia kesampingkan," tambah sosok yang juga menjabat sebagai Direktur LBH Masyarakat tersebut.
3. Koalisi Masyarakat Sipil pun meminta pemerintah untuk berembuk mencari strategi baru menekan penyebaran wabah COVID-19
Presiden Joko Widodo (kiri) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)Menyoal langkah menangani krisis, Koalisi Masyarakat Sipil pun meminta pemerintah segera berembuk menentukan kebijakan apa yang bakal diambil. Jika lockdown atau Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB, menurut UU Nomor 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan) ditempuh, maka harus diukur persiapannya sudah sejauh apa.
Jika lockdown/PPSB bukan opsi, maka pemerintah diminta memikirkan taktik lain dalam menekan laju penyebaran COVID-19. Terlebih data terbaru Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Rabu (18/3) sore, jumlah kasus COVID-19 di Indonesia telah mencapai 227 sekaligus yang tertinggi di Asia Tenggara. Ada kekhawatiran sistem kesehatan dan RS bakal kelabakan jika laju virus tak diperlambat.
"Akhirnya konsekuensi lebih buruknya bisa terjadi. Menurut saya yang hilang dari pemerintah adalah kepekaan merespons krisis. Angka kematian mencapai 19 orang yang artinya proporsinya di kisaran 10% itu harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk segera ambil tindakan konkret," pungkas Ricky.
