Comscore Tracker

Salah Satu Tertinggi, Berikut Fakta tentang Disabilitas di Sulsel

Perda telah dibuat, tapi bagaimana pelaksanaannya?

Makassar, IDN Times - Masih dalam rangka Hari Internasional Penyandang Disabilitas 3 Desember lalu, bahasan tetap berkutat pada isu pemenuhan hak orang-orang dengan keterbatasan fisik dan indera. Sulawesi Selatan sejatinya ada dalam daftar prioritas nasional lantaran jumlah difabel yang signifikan.

Sejumlah Peraturan Daerah telah disahkan sebagai langkah Pemerintah Provinsi mengangkat derajat sekaligus wujudkan kepedulian. Namun apakah respon selama ini sudah sesuai dengan target? Berikut fakta-fakta singkat perihal kondisi penyandang disabilitas di Sulsel.

1. Belum ada data terkini tentang jumlah pasti

Salah Satu Tertinggi, Berikut Fakta tentang Disabilitas di SulselANTARA FOTO

Ya, harus diakui jika belum ada data terbaru nan terperinci perihal jumlah pasti kaum disabilitas di Sulawesi Selatan. Hampir semua provinsi di seluruh Indonesia juga alami problem serupa. Jika menggunakan tolak ukur versi Kementerian Sosial, diperkirakan ada sekitar 250 ribu jiwa atau sekitar 10% dari total penduduk.

Namun, hasil perhitungan Badan Pusat Statistik tahun 2010 agaknya bisa menjadi acuan sementara. Pasca program sensus terbaru, angka penyandang disabilitas mencapai 286.060 jiwa. Sulsel pun tempati peringkat empat tertinggi setelah Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Baca Juga: Sarana yang Wajib Disediakan Demi Wujudkan Kota Ramah Disabilitas

2. Sebanyak 18.920 terdaftar sebagai wajib pilih

Salah Satu Tertinggi, Berikut Fakta tentang Disabilitas di SulselKoalisi Perempuan Indonesia Sulawesi Selatan

Sejak pemerintah pusat mulai memperhatikan kaum disabilitas, hak yakni berpartisipasi dalam proses berdemokrasi dijamin secara formal oleh Undang-Undang. Salah satunya yakni memilih dalam Pemilu.

Menurut hasil rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dari Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Selatan yang rilis pada awal November silam, ada 18.920 orang dengan keterbatasan yang berhak memilih pada 17 April 2019.

Rinciannya sebagai berikut:

  • 2.116 pemilih tuna grahita
  • 4.809 pemilih tuna daksa
  • 4.164 pemilih tuna netra
  • 4.166 pemilih tuna rungu/wicara
  • 3.615 pemilih dengan disabilitas lainnya

Belakangan jelang Pilpres, kedua calon Presiden berikrar mengangkat taraf hidup plus pembangunan sarana penunjang untuk mereka. Padahal dijanjikan atau tidak, sudah jadi tugas wajib bagi siapapun yang terpilih wujudkan Indonesia ramah kaum disabilitas.

3. Perda pendukung disabilitas sudah terbit dua tahun silam

Salah Satu Tertinggi, Berikut Fakta tentang Disabilitas di SulselPPDI Sulsel

Jika menilik ke belakang, Pemprov Sulsel telah menaruh perhatian pada isu-isu pemenuhan hak kaum difabel. Hal tersebut diwujudkan dengan terbitnya Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 8 menjamin mereka untuk memiliki akses yang setara dalam bidang pendidikan, ketenagakerjaan dan wirausaha, kesehatan, olahraga, seni budaya dan pariwisata, pelayanan publik, bantuan hukum, informasi dan komunikasi, serta perumahan.

Poin penting turut tertera pada Pasal 47 di mana Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat umum menyediakan aksesibilitas pagi penyandang disabilitas dalam setiap pengadaan sarana dan pra-sarana umum.

4. Benarkah kota Makassar sudah ramah bagi kaum disabilitas?

Salah Satu Tertinggi, Berikut Fakta tentang Disabilitas di SulselKomisi Perempuan Sulawesi Selatan

Nah, Perda boleh saja telah diberlakukan. Sejumlah poin sifatnya wajib dijalankan oleh lembaga-lembaga berwenang terkait. Namun, sejauh mana pemerintahan lokal serius menangani hal tersebut? Makassar, yang pernah diberi sertifikat "Kota Ramah Disabilitas" dari Kementerian Sosial, jadi sorotan tersendiri.

Trotoar di beberapa ruas jalan arteri ibukota Sulsel seperti Jalan Penghibur, Jalan A.P. Pettarani dan Jalan Sudirman termasuk contoh pedestrian ramah disabilitas. Sayang jumlahnya hitungan jari, panjangnya pun belum seberapa. Belum lagi jika menyoal "penyakit lama" yakni alih fungsi trotoar menjadi lapakan kaki lima.

Selain itu, sejumlah kantor instansi diketahui belum menyediakan penerjemah bahasa isyarat. Berbanding terbalik dengan mayoritas pusat perbelanjaan yang ramai-ramai membangun akses pendukung.

Baca Juga: Pesta Demokrasi 'Setengah Hati' untuk Kaum Disabilitas

Topic:

  • Ahmad Hidayat Alsair
  • M Gunawan Mashar

Just For You