Comscore Tracker

Sederet Alasan Pemerintah Mau Terapkan PPN Sembako

PPN sembako 12 persen, setuju gak?

Jakarta, IDN Times - Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Neilmaldrin Noor, membeberkan alasan pemerintah mengusulkan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap sembako.

Usulan PPN sembako dimasukkan dalam draf revisi kelima Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Neilmaldrin mengatakan, ketentuan pengenaan PPN selama ini dinilainya tak tepat sasaran. Lalu, ada juga sederet alasan lainnya yang membuat pemerintah mengusulkan pengenaan PPN terhadap sembako. Apa saja ya?

Baca Juga: Ini Daftar Sembako yang Bakal Kena Tarif PPN 12 Persen

1. Selama ini ketentuan pengenaan PPN dinilai tidak tepat sasaran

Sederet Alasan Pemerintah Mau Terapkan PPN SembakoIlustrasi Pajak (IDN Times/Arief Rahmat)

Alasan pertama ialah ketentuan pengenaan PPN yang selama ini dinilai tak tepat sasaran.

"Hal ini menandakan bahwa fasilitas yang diberikan selama ini kurang tepat sasaran. Oleh karena itu kita lakukan perbaikan-perbaikan," jelas Neilmaldrin dalam virtual media briefing, Senin (14/6/2021).

Baca Juga: Wacana Sembako Dipungut PPN Banjir Kritik, Sri Mulyani Buka Suara

2. Masyarakat kelas menengah ke atas harus bayar PPN

Sederet Alasan Pemerintah Mau Terapkan PPN SembakoIlustrasi Kaya Raya. (IDN Times/Aditya Pratama)

Menurut Neilmaldrin, selama ini seluruh jenis sembako tidak dikenakan PPN atau tidak masuk dalam kategori barang kena pajak (BKP). Padahal, kata dia, ada jenis-jenis sembako yang masuk kategori premium alias harganya mahal, dan dikonsumsi oleh kalangan menengah ke atas.

"Sebagai contoh konsumsi daging, daging wagyu atau daging di pasar tradisional, ini sama-sama tidak dikenakan PPN," ungkap Neilmaldrin.

Nah, menurutnya kalangan tersebut seharusnya membayar pajak. Oleh sebab itu, wacana pengenaan PPN ini pun diutamakan untuk sembako kategori premium. Sementara itu, untuk sembako yang dijual di pasar tradisional tak akan dikenai PPN, sehingga tidak membebani masyarakat kelas menengah ke bawah.

"Sehingga dari beberapa hal kita bisa melihat, kadang-kadang yang mampu itu justru tidak membayar PPN. Karena mengkonsumsi barang atau jasa yang tidak dikenai PPN. Padahal maksud daripada pengecualian ini sesungguhnya kita berikan kepada masyarakat lapisan bawah," terang Neilmaldrin.

Baca Juga: 7 Golongan yang Tolak PPN Sembako 12 Persen, Ibu-Ibu hingga Petani

3. Mekanisme pemajakan harus lebih efisien

Sederet Alasan Pemerintah Mau Terapkan PPN SembakoIlustrasi Pajak (IDN Times/Arief Rahmat)

Dengan dilakukannya pembedaan, misalnya untuk sembako yang dikenakan PPN diutamakan untuk kategori premium, maka mekanisme pemajakan seharusnya bisa berjalan lebih efisien.

"Sehingga ketika terjadi pengecualian ataupun fasilitas, semua ini tidak dikenai PPN. Pengaturan seperti ini yang ingin kita coba agar pemajakan ini jadi lebih efisien, lebih baik lagi," tegas dia.

Topic:

  • Irwan Idris

Berita Terkini Lainnya