Comscore Tracker

Sri Mulyan Sangkal Isu soal Pajak Pulsa dan Token Listrik

Sri Mulyani menyebut isu kenaikan pajak pulsa tidak benar

Jakarta, IDN Times – Belakangan ini warganet ramai memperbincangkan isu soal penarikan pajak atas pulsa, kartu perdana, token listrik, dan voucher. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun menanggapi isu yang beredar itu.

Melalui penjelasan yang diunggah lewat akun Instagram pribadinya, @smindrawati, Sabtu dini hari (30/1/2021), Sri Mulyani menyampaikan bahwa aturan pajak tidak berpengaruh terhadap harga pulsa, kartu perdana, token listrik, dan voucher.

Dijelaskan bahwa selama ini sudah berjalan penarikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) atas sejumlah item tersebut. Aturan itu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.03/2021.

“Ketentuan tersebut tidak berpengaruh terhadap harga pulsa/kartu perdana, token listrik dan voucher. Selama ini PPN dan PPH atas pulsa/kartu perdana, token listrik, dan voucher sudah berjalan. Jadi tidak ada pungutan pajak baru untuk pulsa, token listrik dan voucher,” jelasnya dalam postingan foto 6 halaman tersebut.

Baca Juga: Berkaca dari Tahun Pertama Pandemik, Sri Mulyani Pede Lawan COVID-19

1. Rincian penyederhanaan

Sri Mulyan Sangkal Isu soal Pajak Pulsa dan Token ListrikFacebook / Sri Mulyani Indrawati

Sri Mulyani menerangkan bahwa aturan dibuat untuk menyederhanakan pengenaan PPN dan PPh atas pulsa/kartu perdana, token listrik dan voucher. Selain itu juga untuk memberikan kepastian hukum.

Ia pun menjelaskan penyederhanaan tersebut sebagai berikut, yaitu pertama ada penyederhanaan pemungutan PPN pada pulsa/kartu perdana. Namun, sebatas sampai pada distributor tingkat II (server).

“Sehingga distributor tingkat pengecer yang menjual kepada konsumen akhir tidak perlu memungut PPN lagi,” katanya.

2. Penyederhanaan pada token listrik dan voucher

Sri Mulyan Sangkal Isu soal Pajak Pulsa dan Token ListrikIDN Times/Aldzah Fatimah Aditya

Sri Mulyani juga menjelaskan untuk token listrik, PPN tidak dikenakan atas nilai token, namun hanya dikenakan atas jasa penjualan/komisi yang diterima agen penjual.

Sementara untuk voucher, PPN tidak dikenakan atas nilai voucher karena voucher adalah alat pembayaran setara dengan uang.

“PPN hanya dikenakan atas jasa penjualan/pemasaran berupa komisi atau selisih harga yang diperoleh agen penjual,” tulisnya.

Baca Juga: Biden Jadi Presiden AS, Sri Mulyani Berharap Ekonomi Dunia Membaik

3. Tidak ada pungutan pajak baru

Sri Mulyan Sangkal Isu soal Pajak Pulsa dan Token ListrikPostingan Sri Mulyani (Instagram: @smindrawati)

Selain itu, Sri Mulyani juga menjelaskan bahwa pemungutan PPh Pasal 22 atas pembelian oleh distributor pulsa, dan PPh Pasal 23 atas jasa penjualan/pembayaran agen token listrik dan voucher merupakan pajak dimuka bagi distributor/agen yang dapat dikreditkan (dikurangkan) dalam SPT Tahunannya.

“Jadi tidak benar ada pungutan pajak baru untuk pulsa, kartu perdana, token listrik dan voucher. Pajak yang Anda bayar juga kembali untuk rakyat dan pembangunan,” katanya.

“Kalau jengkel sama korupsi - mari kita basmi bersama..!”

Topic:

  • Aan Pranata

Berita Terkini Lainnya