Comscore Tracker

Voucher Pulsa dan Token Listrik Ditarik Pajak? Ini 5 Faktanya

Kemenkeu pastikan tidak ada pungutan pajak baru

Jakarta, IDN Times - Masyarakat tengah membicarakan kebijakan pemerintah terkait pemajakan atas pulsa, kartu perdana, token listrik, dan voucher. Sebagian orang menganggap kebijakan itu akan membuat harga voucher dan sebagainya tambah mahal.

Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah angkat bicara terkait isu tersebut. Seperti apa penjelasannya? Simak deretan klarifikasinya berikut ini!

1. Kebijakan tidak mempengaruhi harga

Voucher Pulsa dan Token Listrik Ditarik Pajak? Ini 5 FaktanyaIlustrasi Pajak (IDN Times/Arief Rahmat)

Pada Sabtu dini hari (3/1/2021), Sri Mulyani melalui akun Instagram pribadinya, @smindrawati, menyampaikan bahwa aturan itu tidak berpengaruh terhadap harga pulsa, kartu perdana, token listrik, dan voucher. Dia menyatakan selama ini Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) atas sejumlah item tersebut sudah berjalan. Hal itu tertuang dalam PMK 06/PMK.03/2021.

“Ketentuan tersebut tidak berpengaruh terhadap harga pulsa/kartu perdana, token listrik dan voucher. Selama ini PPN dan PPH atas pulsa/kartu perdana, token listrik, dan voucher sudah berjalan. Jadi tidak ada pungutan pajak baru untuk pulsa, token listrik dan voucher,” jelasnya dalam postingan foto 6 halaman tersebut.

Baca Juga: Pulsa dan Token Listrik Kena PPN Bisa Membebani Konsumen

2. Kebijakan Kemenkeu untuk menyederhanakan mekanisme pengenaan pajak

Voucher Pulsa dan Token Listrik Ditarik Pajak? Ini 5 FaktanyaIlustrasi pengisian laporan pajak. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Kemenkeu membuat kebijakan untuk menyederhanakan pengenaan PPN dan PPh atas pulsa/kartu perdana, token listrik dan voucher, dan untuk memberikan kepastian hukum.

Kebijakan terkait PPN dan PPh sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 dan 8 Tahun 1983. Kemudian, terdapat perubahan kebijakan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

3. Pajak berlaku terbatas sampai server

Voucher Pulsa dan Token Listrik Ditarik Pajak? Ini 5 FaktanyaIlustrasi penerimaan pajak. IDN Times/Arief Rahmat

Sri Mulyani menjelaskan, terdapat penyederhanaan pemungutan PPN pada pulsa/kartu perdana. Namun, hanya sebatas sampai pada distributor tingkat II (server).

“Sehingga distributor tingkat pengecer yang menjual kepada konsumen akhir tidak perlu memungut PPN lagi,” katanya.

4. Penyederhanaan pada token listrik dan voucher

Voucher Pulsa dan Token Listrik Ditarik Pajak? Ini 5 FaktanyaIlustrasi listrik token (IDN Times/Dwifantya)

Sri Mulyani menegaskan bahwa PPN tidak dikenakan terhadap nilai token listrik, melainkan hanya untuk tasa penjualan/komisi yang diterima agen penjual.

Sementara untuk voucher, PPN tidak dikenakan atas nilai voucher karena voucher adalah alat pembayaran setara dengan uang.

“PPN hanya dikenakan atas jasa penjualan/pemasaran berupa komisi atau selisih harga yang diperoleh agen penjual,” jelasnya.

5. Tidak ada pungutan pajak baru

Voucher Pulsa dan Token Listrik Ditarik Pajak? Ini 5 FaktanyaIlustrasi. Warga memasukkan pulsa token listrik di rumahnya di Kota Kediri, Jawa Timur, Minggu (5/4/2020). ANTARA FOTO/Prasetia Fauzani

Pemungutan PPh Pasal 22 atas pembelian oleh distributor pulsa, dan PPh Pasal 23 atas jasa penjualan/pembayaran agen token listrik dan voucher merupakan pajak di muka bagi distributor/agen yang dapat dikreditkan (dikurangkan) dalam SPT Tahunannya. Dengan demikian, tidak ada pungutan pajak baru untuk pulsa, kartu perdana, token listrik dan voucher.

Baca Juga: Ramai Isu Pajak Pulsa dan Token Listrik, Sri Mulyani: Tidak Benar 

Topic:

  • Aan Pranata

Berita Terkini Lainnya