Comscore Tracker

Buruh Tuntut Kenaikan UMP 2021, Ini Jawaban Pengusaha

Kenaikan upah perlu memperhatikan kondisi ekonomi

Jakarta, IDN Times - Serikat buruh menuntut agar upah minimum dinaikkan di tahun 2021. Tapi di sisi lain,  kalangan pengusaha meminta agar di tahun depan tidak ada kenaikan, seiring rekomendasi senada Dewan Pengupahan Nasional.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Anton J Supit mengatakan, pengusaha akan patuh pada mekanisme yang ditetapkan oleh Dewan Pengupahan Nasional. Artinya, upah minimum provinsi (UMP) pada 2021 tidak naik atau sama seperti tahun 2020.

"Memang mekanisme ada di Dewan Pengupahan Nasional. Itu bagaimana mereka putuskan karena itu tripartit. Ada unsur pengusaha, pemerintah dan serikat kerja. Jadi kita tunduk saja mereka punya hasil rekomedasi," kata dia kepada IDN Times ketika dihubungi, Sabtu (17/10/2020).

1. Pengusaha bersyukur jika bisa mempertahankan pekerja di situasi pandemik COVID-19

Buruh Tuntut Kenaikan UMP 2021, Ini Jawaban PengusahaIlustrasi Bekerja (IDN Times/Dian Ayugustanty)

Anton menyebut situasi pandemik COVID-19 penuh ketidakpastian. Makanya,  bisa mempertahankan pekerja adalah hal yang patut disyukuri. Sebab banyak perusahaan yang mengalami gangguan kas akibat dampak pandemi.

Di situasi seperti sekarang, kata dia, yang terpenting adalah bisa mempertahankan usaha. Sebab tidak ada orang yang menghendaki terjadinya pandemi.

"Kalau menurut kondisi sekarang. 84 persen lebih perusahaan itu income-nya menurun. Ada yang stabil 14 persen, ada 2 persen perusahaan yang naik," ucap dia.

Anton meminta buruh dapat mengerti terhadap situasi yang sulit. Di sisi lain, banyak orang yang juga tidak bekerja lantaran semakin sulitnya lapangan pekerjaan. Jangan sampai, tuntutan kenaikan upah malah berimbas pada pekerja itu sendiri.

Lebih lanjut, Anton menyarankan pekerja dan perusahaan menjalin kesepakatan terkait upah jika memang kondisi keuangannya baik. 

"Kalau dalam kasus mereka (perusahaan) nggak ada kesulitan, malah baik, mereka bipartit (upah) naik saja," tutur dia.

Baca Juga: Pengusaha Sepakat Tidak Boleh Bayar Buruh di Bawah Upah Minimum

2. APINDO ikuti rekomendasi Dewan Pengupaham Nasional

Buruh Tuntut Kenaikan UMP 2021, Ini Jawaban PengusahaKetua Umum PHRI, Hariyadi Sukamdani. IDN Times/Hana Adi Perdana.

Dihubungi terpisah, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Hariyadi Sukamdani menyatakan pihaknya bakal mengikuti rekomendasi Dewan Pengupahan Nasional.

"Lebih fair karena di sana buruh ada, pemerintah dan pengusaha ada," ucap dia.

Di sisi lain, bila mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan, dia menilai formulasi kenaikan upah tidak tepat dengan kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini dan deflasi yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Dalam beleid tersebut, formulasi kenaikan upah didasari pada akumulasi pertumbuhan ekonomi nasional dan inflasi.

"Problemnya, pertumbuhan kita kan minus. Kita sudah masuk resesi kan. Di antara pengusaha. Ini mesti lihat formulanya nggak bisa masuk. Intinya dari formulanya dengan kondisi sekarang ya gak masuk," jelas Hariyadi.

3. Buruh ngotot UMP 2021 dinaikkan

Buruh Tuntut Kenaikan UMP 2021, Ini Jawaban PengusahaIlustrasi (IDN Times/Arief Rahmat)

Sebelumnya diberitakan, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan tuntutan buruh Indonesia agar upah minimum tahun 2021 naik. Dia menyebut kenaikan upah iedalnya sebesar 8 persen. Kenaikan itu didasarkan pada kenaikan upah rata-rata selama 3 tahun terakhir.

Jika upah minimum tidak naik, lanjut Said, hal ini akan membuat situasi semakin panas. Apalagi saat ini para buruh masih memperjuangkan penolakan terhadap UU Cipta Kerja. Seiring dengan penolakan omnibus law, buruh juga akan menyuarakan agar upah minimum 2021 tetap naik. Sehingga aksi-aksi akan semakin besar.

Iqbal menilai tidak tepat bila pengusaha beralasan tidak menaikkan upah karena faktor pertumbuhan ekonomi. Dia membandingkan kondisi yang terjadi pada tahun 1998, 1999, dan 2000.

"Sebagai contoh, di DKI Jakarta, kenaikan upah minimum dari tahun 1998 ke 1999 tetap naik sekitar 16 persen, padahal pertumbuhan ekonomi tahun 1998 minus 17,49 persen. Begitu juga dengan upah minimum tahun 1999 ke 2000, upah minimum tetap naik sekitar 23,8 persen, padahal pertumbuhan ekonomi tahun 1999 minus 0,29 persen," kata Said.

“Jadi tidak ada alasan upah minimum tahun 2020 ke 2021 tidak ada kenaikan karena pertumbuhan ekonomi sedang minus. Saat Indonesia mengalami krisis 1998, di mana pertumbuhan ekonomi minus di kisaran 17 persen tapi upah minimum di DKI Jakarta kala itu tetap naik bahkan mencapai 16 persen," tambahnya.

Baca Juga: Buruh Ngotot Upah Minimum 2021 Tetap Naik

Topic:

  • Aan Pranata

Berita Terkini Lainnya