Comscore Tracker

Pekan Depan Pemerintah Tambah Rp8,6 Triliun untuk Subsidi Rumah Murah

Anggaran itu cukup hingga November mendatang

Jakarta, IDN Times - Kabar baik datang bagi masyarakat yang membutuhkan hunian murah bersubsidi. Pasalnya, pemerintah menyetujui permintaan asosiasi pengembang perumahan untuk menambah dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang habis Agustus lalu. Tiga asosiasi pengembang perumahan itu yakni Real Estate Indonesia (REI), Asosiasi Pengembangan Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (APERSI), dan Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra).

“Tadi kami sampaikan bahwa untuk sampai di akhir tahun sebenarnya kita membutuhkan hampir 130 ribu unit rumah FLPP yang perlu dana subsidinya. Akan tetapi Kementerian PUPR sudah mengajukan ke Menteri Keuangan untuk unit hampir 80 ribu yaitu sebesar Rp8,6 triliun,” kata Ketua Umum REI Soelaeman Soemawinata seperti dikutip dari laman setkab.go.id, Selasa (17/9).

1. Penambahan pembiayaan rumah murah cukup hingga November

Pekan Depan Pemerintah Tambah Rp8,6 Triliun untuk Subsidi Rumah MurahANTARA FOTO/Raisan Al Farisi

Soelaeman mengungkapkan, tambahan dana subsidi sebesar Rp8,6 triliun yang akan cair minggu depan atau maksimal dua minggu ke depan itu, cukup sampai November.

“Tentu ini adalah sebuah angin segar untuk para konsumen yang sudah mendambakan masuk ke rumah karena dengan KPR teman-teman semua juga bisa merealisasikan KPR-nya bagi konsumen-konsumen di seluruh Indonesia,” ungkapnya.

Baca Juga: Apa Sih Persyaratan Miliki Rumah Subsidi? Ini Daftarnya!

2. Asosiasi ajukan beberapa usulan untuk menunjang sektor properti

Pekan Depan Pemerintah Tambah Rp8,6 Triliun untuk Subsidi Rumah MurahANTARA FOTO/R. Rekotomo

Dijelaskan Soelaeman, pihaknya mengajukan usulan soal upaya pemerintah dalam membantu industri properti agar cepat keluar dari krisis. Untuk itu, mereka mengusulkan beberapa hal terutama di kebijakan mengenai perpajakan.

“Kita berharap pemerintah tidak ada kebijakan baru di sektor perpajakan. Jadi tidak ada pajak progresif, tidak ada pajak laba ditahan, dan pajak PPH tetap final,” tuturnya.

3. Kendala psikologis masih membayangi sektor properti

Pekan Depan Pemerintah Tambah Rp8,6 Triliun untuk Subsidi Rumah MurahIDN Times/Gregorius Aryodamar P

Menurut Soelaeman, Presiden Jokowi fokus dalam mendorong kemudahan perizinan untuk mendorong industri properti terutama pengembang-pengembang ini bisa bekerja lebih cepat dan lebih tenang.

Ia menyebutkan, kalau melihat numerik dari angka-angka seperti bunga bank, dan lain-lain ini sebenarnya jauh lebih rendah dari pada saat booming properti 1994, tapi industri properti dengan numerik suku bunga yang rendah ini masih belum bergerak berarti ada hambatan psikologis.

“Hambatan psikologisnya kami sampaikan tadi bahwa kebijakan-kebijakan yang sifatnya bisa mengubah strategi pengembang menjadi menahan diri itu sebaiknya ditiadakan,” ujarnya.

Baca Juga: Jokowi Targetkan 1,25 Juta Rumah Murah Terbangun Tahun ini

Topic:

  • Irwan Idris

Berita Terkini Lainnya