Comscore Tracker

Segera Disahkan, Ini Perjalanan Kontroversi Omnibus Law Cipta Kerja

Meski ramai ditolak, pembahasannya tetap berlanjut

Jakarta, IDN Times - DPR dalam waktu dekat akan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang berupa omnibus law. Selama ini, pembahasannya jalan terus meski menuai polemik dan ramai ditolak, terutama oleh kalangan buruh.

RUU Cipta Kerja sempat memicu gelombang unjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta. Begitu pun di kota-kota lain, yang marak demonstrasi penolakan RUU tersebut.

Omnibus law sejatinya merupakan wacarna Presiden Joko "Jokowi" Widodo untuk memangkas aturan demi kelancaran investasi. Pemerintah berharap kebijakan itu bisa memperkuat perekonomian nasional melalui perbaikan ekosistem investasi dan daya saing Indonesia.

1. Omnibus law cipta lapangan kerja awalnya dirancang mencakup 11 klaster

Segera Disahkan, Ini Perjalanan Kontroversi Omnibus Law Cipta KerjaInfografik omnibus law (IDN Times/Arief Rahmat)

Omnibus law Cipta kerja awalnya terdiri dari 11 klaster dari 31 kementerian dan lembaga terkait. Di antaranya, penyederhanaan perizinan; persyaratan investasi; ketenagakerjaan; kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan UMKM; kemudahan berusaha; dukungan riset dan inovasi; administrasi pemerintahan; pengenaan sanksi; pengadaan lahan; investasi dan proyek pemerintah; dan kawasan ekonomi.

Ada tiga substansi yang menonjol soal ketenagakerjaan. Yang pertama soal upah minimum yang tidak turun dan tidak dapat ditangguhkan. Kenaikan upah tergantung pertumbuhan ekonomi daerah.

Kedua, soal pemutusan hubungan kerja.  Aturan memuat perlindungan bagi pekerja yang terkena PHK. Pekerja yang terkena PHK akan mendapat kompensasi.

Yang ketiga, soal pekerja kontrak (PKWT) yang bakal mengatur soal hak dan perlindungan yang sama dengan pekerjaan tetap lain. Antara lain soal upah, jaminan sosial, perlindungan K3, dan hak atas PHK.

Omnibus law juga mengatur soal alih daya atau pekerja outsourcing. Pemerintah meningkatkan perlindungan hak pekerja outsourcing, dengan memberikan hak mendapat hak yang sama dengan pekerja lain soal upah, jaminan sosial, perlindungan K3, dan hak atas PHK.

Aturan lain soal waktu kerja. Pekerja diberi waktu kerja 8 jam sehari dan 40 jam seminggu. Jika melebihi jam kerja, pekerja diberikan upah lembur. Soal jam kerja diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Namun, ada pekerjaan yang dikecualikan untuk mendapat ketentuan tersebut, seperti pekerja sektor migas, pertambangan hingga pertanian yang memang membutuhkan waktu lebih panjang. Perusahaan tetap wajib memenuhi hak dari pekerjanya.

Belakangan, dalam pembahasan panitia kerja di DPR RI, ada dua klaster yang dihapuskan yakni klaster pers dan juga klaster pendidikan. DPR mengaku pencabutan itu karena keduanya adalah klaster yang paling banyak mendapatkan protes dari publik setelah klaster ketenagakerjaan.

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan pihaknya tidak dapat meloloskan penghapusan klaster ketenagakerjaan yang paling banyak mendapatkan kritik. Dia mengaku sudah berusaha untuk menjembatani dua kepentingan besar yang berseberangan terkait klaster tersebut.

“Dinamikanya begitu tinggi, luar biasa ketegangan kami hadapi," kata Supratman.

Baca Juga: KSPI: Omnibus Law Cilaka Tidak Berpihak Pada Buruh

2. Usulan pemerintah yang diklaim bertujuan memperbaiki ekosistem ketenagakerjaan

Segera Disahkan, Ini Perjalanan Kontroversi Omnibus Law Cipta KerjaIlustrai karyawan yanv bekerja diperusahaan konveski. IDN Times/Dhana Kencana

Pemerintah mengungkapkan, omnibus law Cipta Kerja dibuat untuk menghadapi perlambatan dan ketidakpastian ekonomi global. Aturan itu juga untuk mendukung penciptaan lapangan kerja baru.

Menurut catatan pemerintah, ada 7,05 juta pengangguran di Indonesia. Sedangkan angkatan kerja baru sebesar 2 juta orang per tahun. 

"Sehingga perlu upaya ekstra untuk menciptakan lapangan kerja baru dan tetap menjaga kelangsungan bekerja bagi pekerja (existing)," tulis penjelasan tentang omnibus law tersebut di draf awal dari pemerintah.

Aturan itu juga untuk alasan investasi. Pada 2019, realisasi investasi tercatat sebesar Rp601 triliun (kuartal III-2019). Omnibus law ini diharapkan dapat menarik investasi yang lebih besar, yang juga bakal berdampak pada terciptanya lapangan kerja baru.

3. Ditolak keras oleh para buruh sejak Februari

Segera Disahkan, Ini Perjalanan Kontroversi Omnibus Law Cipta KerjaIDN Times/Ilyas Listianto M

RUU yang awalnya bernama Cipta Lapangan Kerja atau Cilaka sudah mendapatkan penolakan keras sejak awal digaungkan. Penolakan terutama dari golongan buruh atau pekerja. Berbagai aksi unjuk rasa digelar untuk menolak RUU. 

Pada 12 Februari 2020, draf usulan pemerintah masuk ke DPR. Ada enam menteri yang mengantarkan draf itu, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya.

Rapat Paripurna DPR RI kemudian menyepakati RUU diserahkan ke Badan Legislasi (Baleg) pada 4 April 2020, meski ramai gelombang penolakan. Keputusan itu menimbulkan protes karena dinilai terlalu 'ngoyo' di tengah pandemik COVID-19.

Aksi demo buruh menolak omnibus law tersebut pun digelar pada May Day. Serikat buruh dan pekerja menyatakan mundur dari tim teknis pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan, yang dibentuk oleh Kementerian Ketenagakerjaan pada 14 Juli 2020. KSPSI AGN, KSPI, dan FSP Kahutindo mundur karena empat alasan.

Presiden KSPI Said Iqbal menyebut alasan pertama, tim hanya menampung masukan. Kedua, unsur Apindo dan Kadin tidak bersedia menyerahkan konsep tertulis. “Ketiga, ada batasan waktu sehingga tidak memberi ruang untuk berdiskusi secara mendalam, dan keempat, tim tidak bisa menyelesaikan substansi permasalahan yang ada di dalam RUU Cipta Kerja,” ujar Iqbal.

Setelah itu, persoalan semakin alot. Pada 16 Juli, demo buruh yang digelar sampai menjadi trending topic di Twitter. Aksi unjuk rasa menolak omnibus law tersebut pun masih terus berlangsung pada Agustus.

4. Konten selebritas dan influencer memuat soal RUU Cipta Kerja dan memunculkan isu buzzer pemerintah

Segera Disahkan, Ini Perjalanan Kontroversi Omnibus Law Cipta KerjaIDN Times/Arief Rahmat

Di tengah gelombang penolakan yang masih keras dari pada buruh pada Agustus, muncul isu bahwa pemerintah menggunakan artis atau selebritas di dunia maya, para influencer untuk membentuk opini tentang omnibus law Cipta Kerja. Sebab, sejumlah influencer mengunggah konten berisikan bahasan ini.

Menanggapi isu ini, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian mengatakan, pemerintah tidak pernah mengarahkan sejumlah artis atau influencer untuk mempromosikan RUU Cipta Kerja. Dia berpendapat bahwa bisa saja semua unggahan yang berkaitan dengan promosi RUU Cipta Kerja yang dibagikan para artis berdasar pada inisiatif semata.

"Kalaupun ada itu mungkin inisiatif kolektif dari mereka-mereka terhadap pada RUU Cipta Kerja. Sekali lagi tidak ada arahan, perintah atau instruksi apa pun, saya tidak tahu apakah ada yang mengatasnamakan atau bagaimana," kata dia.

Deputi V Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan HAM Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani mengatakan istana tidak pernah menggunakan buzzer untuk menaikkan sebuah isu di media sosial. Tapi, dia mengaku KSP pernah menggunakan influencer beberapa kali.

"Dalam konteks ini mungkin sekali KSP menggunakan dalam hal, misalnya kami mendiskusikan isu-isu strategis, misalnya akademisi," tutur Jaleswari.

Jaleswari menjelaskan buzzer berbeda dengan influencer. Buzzer, menurutnya, bekerja tidak berdasarkan isu yang belum ada, tapi isu yang sudah ada diamplifikasi sedangkan influencer adalah tokoh yang berpengaruh di media sosial.

Baca artikel menarik lainnya di IDN Times App. Unduh di sini http://onelink.to/s2mwkb

Baca Juga: Tampung Aspirasi Buruh, DPR Bentuk Tim Kawal Omnibus Law Cilaka

Topic:

  • Aan Pranata

Berita Terkini Lainnya