Comscore Tracker

Debt Collector Gak Boleh Lagi Secara Sepihak Tarik Kendaraan Cicilan

Harus ada keputusan pengadilan

Jakarta, IDN Times - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa perusahaan pemberi kredit atau leasing tidak boleh lagi menarik objek jaminan fidusia secara sepihak. Objek jaminan yang dimaksud berupa kendaraan bermotor seperti motor dan mobil.

Jika perusahaan leasing ingin menarik mobil atau motor yang mereka leasingkan, mereka harus terlebih dahulu meminta izin eksekusi kepada pengadilan negeri.

Keputusan MK itu membuat debt collector dilarang merampas mobil atau motor yang masih berjalan kreditnya.

1. Keputusan Mahkamah Konstitusi membuat perusahaan leasing dilarang menarik objek jaminan fidusia secara sepihak

Debt Collector Gak Boleh Lagi Secara Sepihak Tarik Kendaraan CicilanIlustrasi (IDN Times/Sukma Shakti)

Ketentuan untuk melarang perusahaan leasing merampas kendaraan debitur ini tertuang dalam keputusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020.

Meski begitu aturan MK ini tetap memberi ruang kepada perusahaan leasing untuk menarik objek jaminan fidusia. Syaratnya, debitur mengakui adanya wanprestasi.

2. Sekarang debt collector dilarang merampas kendaraan yang tengah berjalan kreditnya

Debt Collector Gak Boleh Lagi Secara Sepihak Tarik Kendaraan CicilanIDN Times/Ayu Afria

Keputusan MK ini sekaligus membuat perusahaan leasing tak bisa lagi menggunakan jasa debt collector untuk menarik kendaraan, baik motor maupun mobil, secara sepihak.

Dengan begitu penarikan kendaraan oleh debt collector yang kerap diikuti dengan ancaman atau kekerasan bisa dihindari.

3. Berawal dari Toyota Alphard yang tiba-tiba ditarik perusahaan leasing

Debt Collector Gak Boleh Lagi Secara Sepihak Tarik Kendaraan CicilanInstagram.com/toyotaid

Keputusan MK ini bermula dari kasus penarikan Toyota Alphard milik pasangan suami istri Suri Agung Prabowo dan Apriliani Dewi.

Keduanya mencicil Toyota Alphard sejak November 2016 hingga Juli 2017. Namun mobil tersebut secara tiba-tiba ditarik leasing pada November 2017.

Merasa diperlakukan tidak adil, Suri Agung dan Apriliani kemudian membawa kasus ini ke MK. Pada 6 Januari 2020, MK memenangi gugatan mereka. MK memutuskan pihak leasing tidak boleh mengambil objek dalam jaminan fidusia secara sepihak.

Baca Juga: Pemprov Sulsel Genjot Produksi Udang Windu Kualitas Ekspor

Topic:

  • Irwan Idris

Berita Terkini Lainnya