4 Risiko Perusahaan yang Membayar Upah Karyawan di Bawah Standar

1. Dampak hukum

Standar upah minimum di setiap daerah di Indonesia sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui beberapa peraturan. Peraturan-peraturan tersebut diantaranya undang-undang ketenagakerjaan, PP (Peraturan Presiden), Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, hingga Keputusan Gubernur di masing-masing daerah.  Perusahaan wajib memenuhi kewajiban membayar upah sesuai standar minimum yang berlaku di masing-masing wilayah.

Perusahaan yang tidak mau mematuhi aturan pengupahan dengan membayar upah karyawan sesuai standar akan menghadapi dampak hukum secara serius. Diantaranya sanksi administratif seperti teguran tertulis, pembatasan usaha hingga penutupan sementara sebagian atau seluruh usaha. Selain itu perusahaan bisa terkena sanksi berupa denda dan sanksi pidana.

Sumber : Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003

2. Turn over karyawan tinggi

Upah di bawah standar membuat karyawan merasa tidak dibayar secara sepadan. Hal ini memungkinkan karyawan lebih memilih untuk mencari pekerjaan lain dengan kompensasi yang lebih baik, sehingga dapat menyebabkan turn over karyawan tinggi.

Turn over tinggi dapat memberikan kerugian bagi perusahaan. Diantaranya meningkatnya biaya rekrutmen dan biaya pelatihan karyawan baru serta operasional perusahaan yang terganggu akibat pergantian manpower yang terlalu sering.

3. Kehilangan daya saing

Talenta terbaik biasanya akan memilih perusahaan yang memberikan kompensasi lebih menguntungkan dan sesuai pasar. Sementara itu, perusahaan yang membayar upah di bawah standar akan kehilangan daya saing dalam mendapatkan talenta berketrampilan tinggi dan berpengalaman sesuai kebutuhan perusahaan.

Perusahaan yang menerapkan upah di bawah standar hanya mampu menarik karyawan yang tidak kompeten sehingga kurang kreatif dan minim inovasi dalam bekerha. Hal ini menyebabkan produktivitas kerja dan daya saing perusahaan lebih rendah dibanding kompetitor.