Risma Mau Pantau Penggunaan Duit Bansos Tunai: Tidak Boleh Beli Rokok!
Tri Rismaharini (Instagram.com/tri.rismaharini)
Jakarta, IDN Times - Pemerintah akan menyalurkan bantuan sosial tunai atau BST senilai Rp300 ribu mulai Januari 2021. Demikian disampaikan Menteri Sosial, Tri Rismaharini. Dia mengatakan, BST akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia (Persero).
“Tidak ada penggunaan untuk pembelian rokok, kami akan bicarakan bila hal itu terjadi, kami akan lakukan evalusi untuk penerima bantuan. Jangan sampai bantuan untuk kesehatan tapi malah jadi ada masalah karena digunakan untuk rokok,” kata Risma saat jumpa pers setelah Rapat Terbatas di Istana, Selasa (29/12/2020).
1. Pemerintah akan memantau penggunaan BST
ANTARA FOTO/Arif FirmansyahRisma mengatakan pihaknya telah menyiapkan perangkat untuk memantau kemana uang BST akan digunakan oleh penerima.
“Kami akan pantau, Insyaallah Februari kita menyiapkan tools alat untuk kami mengetahui dengan uang itu dibelanjakan dengan apa saja,” ujar Risma.
Baca Juga: Risma Perketat Penyaluran Bansos Sembako Mulai Februari 2021
2. Di Jabodetabek, bantuan sembako diubah jadi BLT
Ilustrasi bantuan sosial. ANTARA FOTO/Wahdi SeptiawanSementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan bansos 2021 untuk wilayah Jabodetabek tidak lagi berbentuk sembako.
“Untuk wilayah Jabodetabek yang selama ini menggunakan skema sembako akan diubah menjadi bantuan langsung tunai yang nanti akan diantar oleh tenaga dari PT Pos ke rumah. Jadi tidak perlu datang ke kantor Pos karena nanti dikhawatirkan timbul kerumunan. Karena itu akan diantar ke masing-masing alamat,” kata Muhadjir.
3. Sebanyak 18 juta orang akan menerima bansos
Ilustrasi Bantuan Sosial (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)Muhadjir menjelaskan, bansos tunai akan dikucurkan kepada 18 juta penerima. Angka ini merupakan pencapaian sasaran BLT di 2020.
“Bantuan sosial tunai dari target tahun ini yang 20 juta hanya tercapai 18 juta penerima, karena itu bantuan tunai itu akan disalurkan 18 juta keluarga penerima. Kenapa gak 20 juta? Karena memang target 2020 hanya mencapai 18 juta, jadi bukan pengurangan,” ujar dia.
Sementara itu, rencana pemberian bantuan ini akan dimulai secara serempak pada awal Januari 2021 melalui PT POS dan bank-bank yang terhimpun di dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
“Saya minta seluruh bank Himbara untuk mematuhi kesepakatan. Ketika dana sudah masuk di rekening mereka harus segera diambil dan tidak boleh ditahan karena ini untuk memperkuat daya beli masyarakat,” ujar Muhadjir.
Baca Juga: BPK Periksa 3 Perusahaan Terkait Korupsi Bansos COVID-19
